Right issue BRI diklaim jadi salah satu yang terbesar di Asia

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., menyetujui aksi korporasi right issue dengan mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) terkait rencana pembentukan Holding Ultra Mikro. 

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan, right issue ini berpotensi menjadi yang terbesar di Indonesia, bahkan dapat menjadi salah satu terbesar di Asia.

Dalam PMHMETD ini, pemerintah akan menyetorkan seluruh saham Seri B miliknya dalam Pegadaian dan PNM kepada BRI atau inbreng. 

Setelah transaksi, BRI akan memiliki 99,99% saham Pegadaian dan PNM. Di samping itu, pemerintah akan tetap memiliki satu lembar saham Seri A Dwiwarna pada Pegadaian dan PNM. 

“Perseroan merencanakan penerbitan sebanyak-banyaknya 28.677.086.000 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp50. Adapun jumlah lembar saham dan harga pelaksanaan akan disampaikan kemudian,” kata Sunarso dalam video conference, Kamis (22/7).

Dana hasil dari aksi korporasi ini akan dimanfaatkan oleh BRI untuk pembentukan Holding Ultra Mikro yang dilakukan melalui penyertaan saham BRI dalam Pegadaian dan PNM, sebagai hasil dari inbreng pemerintah. 

Selebihnya akan digunakan sebagai modal kerja BRI dalam rangka pengembangan ekosistem ultra mikro, serta bisnis mikro dan kecil.

Aksi korporasi ini nantinya akan berdampak kepada laporan keuangan konsolidasian BRI pada 31 Maret 2021, di antaranya total aset BRI meningkat dari Rp1.411 triliun menjadi Rp1.515 triliun.

Selain itu, total liabilitas BRI juga akan meningkat dari Rp1.216 triliun menjadi Rp1.289 triliun, dan laba bersih BRI meningkat dari Rp7 triliun menjadi Rp8 triliun.

Sunarso pun mengungkapkan, perseroan terus melakukan eksplorasi sumber-sumber pertumbuhan baru yang selaras dengan aspirasi Perseroan untuk menjadi Champion of Financial Inclusion. 

Segmen ultra mikro telah diidentifikasi sebagai sumber pertumbuhan baru melalui pembentukan ekosistem ultra mikro. 

Ekosistem ini akan menyediakan layanan keuangan yang terintegrasi bagi para pengusaha segmen ultra mikro sehingga memungkinkan mekanisme naik kelas ke nasabah mikro lebih tertata dengan baik.

Berdasarkan data Kemenkop & UKM, Asian Development Bank dan hasil analisis BRI, pada 2018, terdapat sekitar 45 juta usaha ultra mikro yang membutuhkan pendanaan tambahan. 

Namun, sejauh ini hanya sekitar 15 juta usaha ultra mikro yang tersentuh pendanaan dari lembaga keuangan formal. 

"Dengan menjangkau potensi ultra mikro, aksesibilitas layanan keuangan di segmen tersebut dapat dioptimalkan,” urai Sunarso.