Selama Jokowi-JK menjabat, Sri Mulyani telah berutang Rp1.329 triliun

Jumlah utang negara periode 2015-2018 bertambah Rp1.329 triliun, jauh lebih besar dibandingkan dengan 2012-2014 yang hanya Rp799,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku, utang Indonesia pada periode 2015-2108 meningkat cukup besar jika dibandingkan periode 2012-2014. Namun, utang tersebut digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif. 

Sri Mulyani menjelaskan, pada periode 2012-2014 jumlah utang negara bertambah Rp799,8 triliun. Sedangkan, selama Joko Widodo-Jusuf Kalla menjabat, yakni pada periode 2015-2018, jumlah utang telah bertambah sebesar Rp1.329 triliun. 

Kendati demikian, Sri Mulyani membandingkan pinjaman pada periode 2015-2018 lebih banyak digunakan untuk belanja pemerintah pusat di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. 

"Kalau dulu periode 2012-2014 belanja infrastruktur hanya Rp456 triliun untuk 3 tahun. Sekarang belanja infrastruktur mencapai Rp904,6 triliun atau dua kali lipat," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK dalam Forum Merdeka Barat, di Kementerian Sekretaris Negara, Selasa (23/10).

Sementara itu, lanjut dia, untuk belanja pendidikan, pada 2012-2014, hanya Rp983 triliun dalam waktu tiga tahun. Kini, belanja pendidikan sebesar Rp1.167 triliun atau naik 118%. 

Kemudian untuk kesehatan, juga naik dari Rp146 triliun menjadi Rp249,8 triliun atau melonjak 170%. 

Belanja pemerintah pada sektor perlindungan sosial juga meningkat. Pada periode sebelumnya, hanya sebesar Rp35,3 triliun, sekarang naik 848,7% menjadi Rp299,6 triliun. 

Hal itu termasuk melalui Transfer ke Daerah (TKD), di mana terdapat mandatori 25% untuk infrastruktur, 20% untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan. Sri Mulyani menambahkan, TKD yang dahulu hanya Rp88 triliun, sekarang menjadi Rp315,9 triliun. 

"Makanya kalau dilihat kemiskinan turun, gini ratio makin mengecil, artinya makin merata. Wong hasilnya jelas, kok. Penurunan kemiskinan tidak datang begitu saja, tapi melalui program," kelakar Sri Mulyani. 

Di samping itu, anggaran kesehatan juga meningkat dari Rp59,7 triliun pada 2014 menjadi Rp111 triliun pada 2018. Termasuk melalui TKD sebesar Rp4,2 triliun pada saat pertama kali program itu dilakukan (2014) menjadi Rp29,5 triliun pada 2018. 

Sri Mulyani juga menekankan, pengendalian utang akan sentaniasa menjaga rasio dalam batas yang aman, berada pada kisaran 30% terhadap PDB. 

"Kalau mau membandingkan apel dengan apel, tidak hanya tambahan utang. Tapi, bandingkan untuk apanya. Jadi, menggambarkan seluruh cerita secara menyeluruh. Walau interest rate global sekarang naik. Inilah yang kami coba jaga terus agar momentum tetap terjaga dengan baik," tukas Sri Mulyani. 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dinobatkan sebagai “Finance Minister of the Year, East Asia Pacific” Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia Timur dan Fasifik Tahun 2018 versi majalah Global Markets. Anugerah Finance Minister of the Year, East Asia Pacific ini diberikan atas kiprahnya mempertahankan reputasi keuangan Indonesia ditengah kondisi yang lebih menantang, saat kembali menjabat Menkeu kedua kalinya. Kebijakan Menkeu Sri Mulyani dianggap kredibel dan efektif. Penghargaan ini diberikan di tengah Pertemuan Tahunan IMF-WBG Bali 2018. Global Markets adalah majalah berita terkemuka di bidang pasar ekonomi internasional yang 30 tahun terakhir telah menjadi salah satu acuan bagi para pelaku dan institusi di sektor ekonomi dan keuangan internasional. Menurut Global Markets, Sri Mulyani telah mengatasi dua persoalan, yaitu pengumpulan pajak dan penyerapan anggaran pemerintah. Pengumpulan pajak tahun lalu (2017) mencapai 91 persen dari target, sebuah lompatan besar, dari pencapaian 83 persen pada dua tahun sebelumnya. Ini dibantu oleh kebijakan amnesti pajak yang membantu membawa kekayaan Indonesia di luar negeri kembali ke tanah air. Sementara belanja pemerintah tumbuh sangat cepat dalam tiga tahun sejak 2017, mencapai 21,1 persen dari PDB. Sedangkan serapan APBN meningkat dari 73 persen pada tahun 2016 menjadi 97 persen pada tahun 2017, level tertinggi dalam enam tahun. Ia juga berperan untuk mengurangi kemiskinan, isu yang menjadi perhatian besarnya. Tingkat kemiskinan turun 0,6 persen antara September 2016 hingga September 2017, penurunan terbesar dalam lima tahun. Seperti ditulis oleh Global Markets, Sri Mulyani mendapat tantangan terbesarnya saat datang kembali. Perekonomian Indonesia menawarkan potensi besar tetapi memberikan beban persoalan yang serius bagi Kementerian Keuangan. 13 Oktober 2018

A post shared by Sri Mulyani Indrawati (@smindrawati) on Oct 13, 2018 at 5:57pm PDT