Serapan APBD baru 21,98%, Kemendagri minta Pemda percepat belanja

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian, mengungkapkan, serapan belanja APBD hingga saat ini baru mencapai 21,98% dari total anggaran Rp1.199,36 triliun.

Serapan itu tergolong lambat, padahal belanja pemerintah daerah (pemda) tersebut diharapkan dapat berkontribusi besar terhadap pemenuhan target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 yang mencapai 7%.

"Kami beri gambaran, dari Rp1.200 triliun itu, realisasi baru 21,98%. Kami harap pemda bisa segera melakukan akselerasi penyerapan APBD dengan harapan kontribusi perekonomian kuartal II-2021 sebesar 7%," katanya dalam webinar FMB9, Rabu (2/6).

Ardian menuturkan, sinergi antara belanja pemerintah pusat melalui APBN dengan APBD akan dapat memicu bergeraknya roda perekonomian secara nasional dan mempercepat pemulihan ekonomi.

"Kami di Kemendagri, sebagaimana arahan menteri, supaya ada sinergi bersama antara APBD dan APBN selaku belanja pemerintah yang bisa dorong pertumbuhan ekonomi agar percepat realisasinya," ujarnya.

Dia pun mengungkapkan, hanya 10 dari 32 provinsi yang mampu tumbuh positif pada kuartal I-2021. Perinciannya, Papua 14,28%, Maluku Utara 13,45%, Sulteng 6,26%, Yogyakarta 6,14%, dan Sulut 1,87%.

Kemudian, Papua Barat 1,47%, Bangka Belitung 0,97%, Riau 0,41%, NTT 0,12%, dan Sulawesi Utara 0,06%. Sementara itu, provinsi lainnya masih tumbuh minus seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang terkontraksi 0,74%.