Strategi Menko Darmin genjot pertumbuhan ekonomi 6%

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memiliki strategi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia 6%.

Dia mengungkapkan kunci utama pendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 6%. Salah satunya dengan menekan rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR) atau rasio antara investasi dengan pertumbuhan output.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini tepatnya pada kuartal I-2019 hanya tumbuh tipis sebesar 5,07% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan pada kuartal I-2018 yang sebesar 5,06% (yoy) dan kuartal I-2017 sebesar 5,01% (yoy).

"Kalau kita bisa dorong ICOR lebih rendah menjadi 5%, baru nanti pertumbuhan ekonomi kita otomatis bisa menjadi 6%," ujar Menko Darmin dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Kamis (9/5).

Saat ini ICOR Indonesia masih berada di level yang cukup tinggi, lantaran pemerintah memutuskan pembangunan infrastruktur secara masif. 

Sebagaimana diketahui, sejak 2016 hingga 2018 rasio ICOR Indonesia masih bertengger di level 6,3. Angka ini tertinggi bila dibandingkan negara tetangga di ASEAN. Di mana rasio ICOR Malaysia hanya berada pada level 4,6, Filipina 3,7, Thailand 4,5, dan Vietnam 5,2. 

Karena itu, pemerintah ke depannya berencana mengurangi pembangunan infrastruktur dan berfokus pada pembenahan dari sisi supply side dalam kerangka perencanaan pembangunan.

Gagasan tersebut ditempuh melalui upaya pembangunan infrastruktur, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan perbaikan tata kelola pertanahan. Dengan begitu, rasio ICOR menjadi lebih rendah sehingga ruang pertumbuhan ekonomi menjadi lebih besar.

"Pembangunan infrastruktur terus dilanjutkan tapi tidak terlalu difokuskan, untuk kemudian masuk ke SDM dan persoalan pertanahan, maka akan menghasilkan capital output lebih rendah, dengan saving yang sama, mobilisasi dana asing yang sama, kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," katanya.

Meski demikian, Darmin meyakini bahwa fokus kepada pembangunan infrastruktur yang sejak awal telah digenjot pemerintah adalah keputusan yang tepat. 

"Meski pertumbuhan sedikit lebih rendah dari yang kita harapkan, tapi pemerataan kita juga bagus. Ini kondisi yang jarang terjadi, namun kita mampu melahirkan kombinasi secara sekaligus dari dua hal yang berlawanan," tuturnya. 

Kemudian mengimbangi pembangunan fisik, soft infrastructure penting untuk dikembangkan melalui peningkatan kualitas SDM dengan merumuskan pendidikan dan pelatihan vokasi. Pemerintah pun telah menyusun Roadmap Kebijakan Pengembangan Vokasi untuk menghadapi era Industri 4.0 dan Ekonomi Digital. 

Sementara itu, mengenai pertanahan, Darmin mengakui bahwa persoalan ini bukanlah hal yang mudah, mulai dari sertifikasi tanah rakyat, reforma agraria, dan Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). 

Namun, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

"Kami akan membenahi sektor kehutanan. Memang urusan pelepasan kawasan hutan ini rumit sekali. Untuk itu, saya berharap para gubernur, bupati, dan walikota untuk segera melengkapi dokumen yang kami minta sebagai dasar agar PPTKH bisa segera terealisasi," ucapnya.

Tak lupa, Menko Darmin juga menyinggung soal peningkatan investasi dan ekspor, pengolahan Sumber Daya Alam, Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan serta perbaikan sistem logistik, khususnya dari desa ke kota. 

"Untuk sistem logistik ini, inisiatifnya tidak bisa hanya datang dari pusat, perlu peran serta dari daerah. Kita harus punya perencanaan sistem logistik yang baik agar pengolahan hasil bumi kita juga bisa lebih efisien," ujarnya.

Terakhir, Menko Perekonomian menitikberatkan pada persoalan sistem Online Single Submission (OSS). Sistem yang dirancang untuk mengatasi kerumitan perizinan ini perlu didukung dengan komitmen Pemerintah Daerah. 

Pasalnya, izin lokasi yang erat kaitannya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) masih menjadi soal. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, baru sekitar 50 kabupaten/kota yang memiliki RDTR. 

"Padahal, kalau tidak ada RDTR, izin lokasi tidak bisa diberikan. Jadi terpaksa tetap offline," katanya.

Indonesia, sambung Darmin, juga memerlukan peta digital untuk RDTR dan bisa dijalankan di OSS. 

"Jadi saat minta izin, pengusaha itu bisa tahu persis di koordinat mana dia mau berinvestasi. Sayangnya, baru 10 daerah yang memiliki peta digital tersebut," tuturnya. 

Untuk itu, ia meminta kepada Pemda agar menindaklanjuti hal tersebut supaya sistem OSS bisa dikerjakan dengan sempurna secara online.