Stok APD kesehatan minim, ahli tekstil sebut ada permainan mafia

Ikatan Ahli Tekstil Indonesia (IKATSI) membantah industri tekstil dan produk tekstil tidak mampu memenuhi kebutuhan alat perlindungan diri (APD) kesehatan seperti yang disebutkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Ketua Umum IKATSI Suharno Rusdi menyebutkan, pernyataan tersebut merupakan ulah mafia impor dengan melakukan penetrasi lobi. Mafia impor ini memasukan barang impor, sehingga kembali membuat industri TPT nasional gigit jari.

Rusdi merinci kapasitas garmen dan industri kecil menengah (IKM) serta industri tekstil dan produk tekstil (TPT) konveksi mencapai 2,5 juta ton pertahun atau sekitar 600 juta potong per bulan. Jumlah tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan APD terutama untuk jenis Hazmat dan Gown yang diperkirakan mencapai hanya 10 juta potong per bulan. 

“Bahkan untuk bahan baku dari kain, benang hingga seratnya juga bisa kita bisa penuhi dari dalam negeri. Kapasitasnya rata-rata diatas 2,5 juta ton pertahun," kata Rusdi dalam keterangan resmi, Senin (18/5).

Kemenkes mempersyaratkan bahan baku yang digunakan untuk membuat APD berbahan spunbond non woven. Hal itu agar impor dapat masuk dengan leluasa. 

Padahal menurutnya, bahan APD berbahan baku woven atau kain tenun yang diproduksi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah dites di lab uji Balai Besar Tekstil (BBT) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan hasilnya sudah memenuhi standar Hazmat dan Gown dari WHO.

"Harganya pun lebih murah, dipakainya lebih aman dan nyaman” Jelas Rusdi.

Selain itu, dari kajian ahli tekstil di IKATSI untuk water and blood penetration bahan woven dan non woven kemampuannya sama. Sebab menggunakan teknologi coating atau laminasi yang sama. 

Namun, bahan woven lebih tahan sobek, lentur dan breathable dibandingkan dengan bahan non woven sehingga lebih aman dan nyaman ketika dipakai oleh tenaga kesehatan.

"Woven harganya jauh lebih murah, karena non woven spunbond menggunakan bahan Polyprophilene yang harganya naik hampir dua kali lipat karena digunakan juga sebagai bahan baku masker," ujarnya. 

Rusdi menjelaskan bahwa kapasitas produksi non woven nasional yang bisa disuplai ke APD hanya untuk sekitar 1 juta potong perbulan, kalau dari bahan woven kemampuan suplainya bisa lebih dari 375 juta potong APD perbulan. 

“Dan kalau ada produsen lokal yang klaim bisa suplai APD dari non woven lebih dari 1 juta perbulan, harus diteliti lagi, karena pasti campur dengan APD impor, itu calo berkedok produsen yang punya ijin produksi, ijin edar sekaligus ijin impor” tambahnya.

Hal ini, lanjutnya, juga sebagai jawaban untuk Menteri BUMN tentang ketergantungan Indonesia terhadap alat kesehatan impor. Tiadanya dukungan membuat produsen lokal selalu terpojok oleh barang impor, sehingga produsen enggan untuk berproduksi dan memilih menutup pabriknya.

“Begitu kuatnya penetrasi para mafia impor ini seharusnya jadi perhatian penegak hukum seperti kasus 27 kontainer tekstil di Batam,” tukasnya.