Defisit APBN 2020 membengkak tembus Rp1.028,5 triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan bertambah menjadi Rp1.028,5 triliun atau sebesar 6,27% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit itu lebih lebih besar ketimbang perkiraan semula yang sebesar 5,07% dalam Perpres Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. 

Dia menjelaskan, pelebaran defisit disebabkan adanya tambahan belanja sebesar Rp106,3 triliun untuk subsidi bunga kepada pelaku UMKM sebesar Rp34,2 triliun serta perpanjangan subsidi tarif listrik listrik menjadi enam bulan.

Selain itu, pemberian bantuan sosial (bansos) juga diperpanjang hingga Desember, namun dengan besaran bantuan yang menurun dari Rp600.000 menjadi Rp300.000, serta cadangan stimulus fiskal sebesar Rp60 triliun.

"Oleh karena itu, APBN akan mengalami defisit sebesar 1.028,5 triliun atau 6,27% untuk menalangi dan mendorong ekonomi agar tetap bisa bertahan dalam menghadapi tekanan Covid-19 dan diharapkan bisa pulih kembali," katanya dalam video conference, Senin (18/5).

Untuk bisa mendanai defisit sebesar Rp1.028,5 triliun, pemerintah bakal menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) yang sudah diatur di dalam Perppu 1/2020 atau di dalam surat keterangan bersama (SKB) antara Kemenkeu dengan Bank Indonesia (BI).

Outlook pendapatan negara juga diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar 13,6% yang dipicu oleh penurunan pendapatan perpajakan sebesar 9,2% dan penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 29,6%.

Pendapatan negara diprediksi hanya akan mencapai Rp1.691,6 triliun. Lebih rendah dari yang dipatok sebelumnya sebesar Rp1.760.9 triliun. "Atau ada tambahan penurunan pendapatan sebesar Rp69,3 triliun karena tadi, begitu banyak insentif pajak yang diberikan dan pelemahan ekonomi di semua sektor," ucapnya.

Sementara itu, belanja negara akan meningkat menjadi Rp2.720,1 triliun dari sebelumnya yang hanya Rp2.613,8 triliun. Peningkatan belanja dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi, di antaranya untuk tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah perusahaan pelat merah sebesar Rp25,27 triliun. Selain itu juga untuk tambahan pembiayaan guna mengakomodasi pelebaran defisit.  

"Jadi secara ringkas, dampak Covid-19 terjadi di kuartal I dan terus akan menekan sangat berat di kuartal II. Kita harap bisa diminimalkan atau dikurangi dampak negatifnya, baik di kuartal II hingga kuartal IV, baik itu di sektor produksi, maupun dari sisi permintaan, melalui langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.