Wapres JK bicara soal diskriminasi sawit oleh Eropa: Harus dilawan

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengangkat isu diskriminasi kelapa sawit Indonesia oleh sejumlah negara Eropa. JK menyatakan hal tersebut tak boleh dibiarkan dan harus dilawan.

Menurut JK, diskriminasi terhadap kelapa sawit Indonesia telah berdampak pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia. Pasalnya, kelapa sawit telah memberi kontribusi signifikan dalam pencapaian cita-cita pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.

Pemerintah telah memberikan data kontribusi tersebut. Namun menurut JK, data-data yang disajikan justru diabaikan.

"Diskriminasi ini harus dilawan," kata Kalla dalam Second Belt and Road Forum for International Cooperation (BRF) di Beijing, China, Sabtu (27/4) waktu setempat.

Di hadapan sekitar 40 pemimpin negara atau pemerintahan, JK mengatakan setiap negara memerlukan sinergi dan kerjasama dengan negara lain untuk mencapai SDGs. BRF bisa menjadi salah satu jalan untuk itu.

"Kerja sama harus bersifat national-driven bukan donor atau loan-giver driven," ujarnya.

Wapres juga mengatakan, hal penting dalam kerjasama BRF adalah kepemimpinan kolektif dan saling berbagi tanggung jawab. Untuk memenuhi target pencapaian SDGs, juga diperlukan kerja sama yang baik dari para anggotanya.

"Me first policy tidak dapat diterapkan, jika kita ingin cita-cita SDGs terpenuhi. Disitu lah prinsip-prinsip multilateralisme diperlukan. Dunia akan melihat dan mencatat apakah janji dalam kerja sama Belt and Road ini benar-benar akan membawa keuntungan bagi semua," kata Wapres memungkasi paparannya.

Di tengah diskriminasi Eropa, China terus meningkatkan permintaan kelapa sawit Indonesia.  Pada 2016 China mengimpor kelapa sawit sebanyak 3,23 juta ton. Kemudian pada 2017 menjadi 3,27 ton. Pada 2018 China menyetujui penambahan impor 500 ribu ton kelapa sawit dari Indonesia.

Namun Komisi Eropa memutuskan penghentian impor kelapa sawit sebagai bahan bakar dengan alasan deforestasi.