DPRD Pati berharap seleksi PPPK dilaksanakan di Pati

Penerimaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) terjadi tarik ulur. Hal itu menyusul lantaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemkab Pati berbeda pendapat.

Pihak DPRD berharap agar seleksi PPPK bisa dilaksanakan di Pati, namun Pemkab Pati meminta agar seleksi PPPK itu bisa dilaksanakan di Solo.

”Penerimaan PPPK sekarang mandiri, dan anggarannya dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), jadi sudah seharusnya dilaksanakan di Pati, tidak di Solo,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin, baru-baru ini

Menurutnya, gaji dan tunjangan PPPK nantinya akan dibebankan pada APBD Pati. Dengan demikian, penentuan tempat untuk pelaksanaan seleksi PPPK adalah daerah.

“Tujuan kita membina masyarakat, jadi jangan mempersulit masyarakat untuk ikut seleksi di Solo, meskipun dari kabupaten lain seperti Rembang, Blora, ataupun Kudus ada kesepakatan pelaksanaannya di Solo, kita jangan ikuti lah, kita harus berpihak kepada masyarakat,” tuturnya.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menyebut dilakukannya seleksi PPPK di Pati agar lebih transparan. Jika dilaksanakan di Solo dia khawatir akan seperti kasus pengisian Perangkat Desa yang lalu.

”Kami trauma, seperti pengisian Perangkat desa itu tidak dilaksanakan di Pati, jadi kalau bisa untuk seleksi PPPK ini dilaksanakan di Pati,” pintanya.

Saat ini, lanjut Ali, pembahasan APBD belum selesai. Tapi pihak ketiga sudah ditentukan dari Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Surakarta. Selain itu, tempat seleksi juga ditetapkan di Solo. Menurutnya, APBD harus dibahas dulu sampai selesai, baru ditentukan pelaksanaan seleksi PPPK.

”Pembahasan APBD saja belum selesai, tapi pihak ketiga sudah ditentukan, ini kan aneh, harusnya penetapannya di Pati, dan pihak ketiga ditentukan dari Pati,” ucapnya.

Ali berharap seleksi PPPK ini nantinya bisa transparan. Menurutnya, dia tak mempermasalahkan jika keputusan terkait rekanan yang berasal dari UNS dan pelaksaan seleksi PPPK yang dilakukan di Solo berasal dari kementerian. Namun, ujarnya, kini seleksi PPPK mandiri dan ditetapkan sendiri oleh pemerintah daerah. 

”Untuk anggarannya kami tidak masalahkan, jika itu kurang akan kami tambah, tapi kami harap untuk pelaksanaan seleksi PPPK ini harus di Pati, mau pakai CAT maupun LJK, mekanismenya kami serahkan ke mereka,” tuturnya.