AS janjikan bantuan dana jika RI normalkan hubungan dengan Israel

Seorang pejabat tinggi pemerintahan Presiden Donald Trump mengatakan bahwa Indonesia, negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, dapat menerima US$2 miliar bantuan pembangunan jika mereka menormalkan hubungan dengan Israel.

CEO US International Development Finance Corp (DFC), Adam Boehler mengatakan kepada Bloomberg pada Selasa (22/12), Indonesia bisa mendapatkan US$1 miliar hingga US$2 miliar lebih dalam bantuan pembangunan jika bergabung dengan kampanye normalisasi hubungan dengan Israel yang dijalankan oleh pemerintahan Trump.

Di bawah kampanye ini, pemerintahan Trump berharap dapat membuat negara-negara Arab dan negara muslim secara terbuka menjalin hubungan resmi dengan Israel.

"Kami sedang membicarakannya dengan mereka," ujar Boehler. "Jika mereka siap, maka kami akan dengan senang hati mendukung secara finansial."

Dalam upaya yang dipimpin oleh penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner, pemerintah AS mendorong perjanjian normalisasi antara Israel dan negara-negara Arab dan muslim.

Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA) telah menandatangani perjanjian terkait normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Selain itu, Maroko menjadi tuan rumah delegasi AS-Israel pada Selasa untuk menandatangani perjanjian, dan Sudan telah menyetujui kesepakatan serupa.

Ada harapan bahwa Oman dan Arab Saudi juga dapat setuju untuk menormalkan hubungan. Namun, Boehler mengatakan, organisasinya tidak dapat memasok dana kepada mereka karena DFC tidak diizinkan untuk berinvestasi secara langsung di negara-negara berpenghasilan tinggi.

Boehler pada Selasa memimpin delegasi gabungan Israel-AS ke Maroko untuk pembicaraan tingkat tinggi dengan para pejabat Maroko, termasuk Raja Mohammed VI.

Penasihat Keamanan Nasional Israel, Meir Ben-Shabbat dan Kushner tiba di wisma tamu istana kerajaan di Rabat untuk menandatangani sejumlah perjanjian bilateral dan trilateral tentang berbagai isu termasuk visa, air, pariwisata, dan pertanian.

Mereka melakukan perjalanan ke Maroko dengan penerbangan komersial pertama yang menghubungkan Tel Aviv dan Rabat, menyusul normalisasi hubungan antara Israel dan Maroko yang diumumkan pada 10 Desember.

Seorang asisten kongres yang memiliki hubungan dengan kepemimpinan Demokrat mengatakan, kepada Jewish Telegraphic Agency bahwa Indonesia harus waspada terhadap proposal tersebut.

"Jika saya orang Indonesia, saya tidak akan percaya pada janji yang dibuat pemerintah sekarang," kata ajudan tersebut, yang berbicara secara anonim. "DFC dirancang sebagai lembaga yang mendorong pengembangan, bukan insentif untuk perkembangan politik." 

Sebelumnya, dalam pengarahan media secara virtual pada 16 Desember 2020, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi membantah kabar bahwa Indonesia berencana menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

"Hingga saat ini, tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel," tegasnya saat itu.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, Indonesia terus mendukung berdirinya negara Palestina yang bebas dan merdeka. (The Times of Israel)