AS: Korea Utara menunda pembicaraan karena tidak siap

Korea Utara pada Kamis (8/11) memutuskan menunda pembicaraan dengan Amerika Serikat. Menurut Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley, Pyongyang belum siap.

Haley pun mendesak Korea Utara untuk segera menerapkan kesepakatan antara kedua negara yang tercapai dalam pertemuan perdana Donald Trump dan Kim Jong-un pada Juni lalu. 

Berbicara kepada wartawan di sela-sela rapat tertutup Dewan Keamanan PBB mengenai sanksi Korea Utara Haley mengatakan, sekarang saatnya bagi Pyongyang untuk bertindak.

"Tidak ada waktu untuk menghentikan prosesnya atau menunda atau mencoba untuk mengelak dari kesepakatan yang telah dicapai di Singapura," papar Haley.

Dalam pertemuan di Negeri Singa, Kim Jong-un dan Trump berjanji untuk bekerja sama menuju denuklirisasi. Namun kesepakatan tersebut tidak spesifik dan negosiasi telah membuat sedikit kemajuan.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo semula dijadwalkan akan bertatap muka dengan pejabat Korea Utara di New York pada Kamis kemarin. Namun, Kementerian Luar Negeri pada Rabu (7/11) menjelaskan bahwa pertemuan tersebut akan ditunda. Tidak ada alasan yang diungkapkan.

Misi Korea Utara untuk PBB belum memberikan keterangan apa pun.

Haley sendiri menggambarkan hubungan antara Washington dan Pyongyang cukup ramah. Menurutnya tidak ada masalah besar antar kedua negara dan dirinya yakin bahwa pembicaraan akan dapat dijadwal ulang.

Dewan Keamanan PBB bertemu pada Kamis kemarin untuk membahas sanksi terhadap Korea Utara atas permintaan Rusia. Haley menuding Rusia telah menyelingkuhi sanksi PBB terhadap Korea Utara. 

Pasca-pertemuan Dewan Keamanan PBB tersebut, Haley menjelaskan bahwa Rusia ingin mencabut sanksi pembatasan perbankan yang menurutnya tidak dipatuhi dengan baik oleh Moskow.

"Kami khawatir tentang situasi kemanusiaan di Korea Utara, tapi kebenaran akan selalu mengemuka. Jadi, sekarang kami tahu apa agenda mereka, kami tahu persis mengapa mereka mencoba melakukannya dan kami tidak akan membiarkannya terjadi," tegas Haley yang akan mundur dari jabatannya pada akhir tahun ini.

Misi Rusia untuk PBB kemudian merilis pernyataan yang menyebutkan bahwa Korea Utara menghadapi masalah kemanusiaan serius karena sanksi PBB. Moskow mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menangani isu ini.

"Kami menganggap situasi seperti ini benar-benar tidak dapat diterima dan benar-benar melanggar keputusan dewan karena sanksi tidak seharusnya ditujukan kepada masyarakat Korea Utara atau aktivitas lembaga-lembaga kemanusiaan," ungkap pernyataan misi Rusia.

Penyaluran bantuan kemanusiaan terkendala

Sejumlah permintaan oleh beberapa kelompok kemanusiaan agar pengiriman bantuan ke Korea Utara dapat dilakukan telah terombang-ambing selama berbulan-bulan pasca-AS berulang kali meminta lebih banyak waktu untuk mempertimbangkannya.

Dewan Keamanan PBB telah dengan suara bulat mendukung sanksi terhadap Korea Utara sejak tahun 2006. Itu ditujukan untuk mencekik pendanaan bagi program rudal nuklir dan balistik mereka.

Meski demikian, kelompok kemanusiaan telah mengajukan pengecualian untuk pengiriman bantuan. Permintaan tersebut diajukan kepada komisi sanksi Korea Utara yang terdiri atas 15 anggota. Mereka beroperasi berdasarkan konsensus.

China dan Rusia mengatakan, Dewan Keamanan PBB harus memberi imbalan kepada Pyongyang atas perkembangan positif yang tercapai pada tahun ini. Tetapi Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya mengatakan sanksi harus ditegakkan sampai ada denuklirisasi penuh.

"Kami telah memberi banyak wortel sampai sekarang. Kami tidak akan menyingkirkan sanksi karena mereka belum melakukan," kata Haley. (Reuters)