AS-Prancis gencatan senjata soal sengketa pajak digital

Pada Senin (20/1), Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa dia telah berdiskusi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai pajak digital yang direncanakan Prancis.

"Kami akan bekerja bersama untuk menghindari kenaikan tarif," twit Macron.

Great discussion with @realDonaldTrump on digital tax. We will work together on a good agreement to avoid tariff escalation. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 20, 2020

Sumber diplomatik Prancis menyatakan bahwa Macron dan Trump sepakat menunda potensi terjadinya perang tarif hingga 2021.

"Mereka sepakat untuk memberikan kesempatan negosiasi hingga akhir tahun," jelas sumber itu.

Menurut kantor berita Prancis, AFP, kedua pemimpin negara setuju untuk membuka pintu negosiasi demi menemukan solusi dalam kerangka kerja internasional dan menghindari perang dagang yang tidak akan menguntungkan siapa pun.

Perselisihan antara kedua pihak dimulai pada 2019 ketika Paris menyetujui retribusi 3% dari pendapatan yang diperoleh perusahaan layanan digital yang meraup keuntungan lebih dari US$28 juta di Prancis. Perusahaan digital sering kali hanya membayar sedikit pajak di negara-negara di mana mereka tidak hadir secara fisik.

Washington menilai aturan pajak itu secara khusus menargetkan raksasa digital AS seperti Amazon, Apple, Facebook, Google, dan Netflix.

Menanggapi itu, AS mengancam akan menerapkan pajak hingga 100% bagi produk-produk Prancis seperti keju camembert, anggur, dan champagne.

Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire dijadwalkan akan bertemu dengan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, pada Rabu (22/1).

Paris dan Washington diperkirakan akan melanjutkan negosiasi mengenai pajak digital di Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) hingga akhir 2020.

"Prancis ingin ada sistem perpajakan yang adil bagi perusahaan layanan digital dan menemukan kompromi dalam kerangka kerja OECD," tutur Macron.

Pihak berwenang Prancis telah berulang kali mengatakan bahwa mereka bersedia membatalkan rencana kebijakan pajak digital nasional jika kesepakatan dalam kerangka kerja internasional tercapai. (Reuters, Deutshce Welle, dan France24)