Biden: China harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan China harus bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintahannya.

Ucapan itu dilontarkan Biden sebagai tanggapan atas pertanyaan dalam sebuah program televisi tentang pelecehan minoritas muslim oleh pemerintah China di wilayah Xinjiang.

Presiden China, Xi Jinping telah menuai kritik global karena menahan minoritas Uighur di kamp-kamp interniran dan atas pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

"Pastinya akan ada dampaknya bagi China dan mereka tahu itu," kata Biden.

Lebih lanjut, Presiden Biden mengatakan, AS akan menegaskan kembali perannya dalam menyuarakan HAM.

"China berusaha sangat keras untuk menjadi pemimpin dunia. Untuk mendapatkan julukan itu dan mampu melakukannya mereka harus mendapatkan kepercayaan dari negara lain," kata Biden. "Selama Tiongkok terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan HAM, akan sulit bagi mereka untuk melakukannya."

Dalam panggilan telepon selama dua jam dengan Presiden Xi bulan ini, Biden menekankan prioritas AS untuk melestarikan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Dia juga menyuarakan, keprihatinan tentang praktik perdagangan dan masalah HAM seperti tindakan keras di Hong Kong, penahanan di Xinjiang, serta tindakan yang semakin agresif di Asia, termasuk terhadap Taiwan.

Tiongkok sendiri telah berulang kali menyangkal tuduhan pelanggaran HAM di Xinjiang. Otoritas mengatakan, kompleks yang didirikannya di wilayah tersebut menyediakan pelatihan kejuruan untuk membantu membasmi ekstremisme dan separatisme Islam.

Mantan Presiden AS, Donald Trump menjatuhkan sanksi kepada pejabat dan perusahaan China yang terkait dengan pelanggaran di Xinjiang.

Biden, yang baru menjabat pada 20 Januari, telah memaparkan bahwa dia berencana untuk melanjutkan pendekatan keras ke Beijing.

Awal bulan ini, Kementerian Luar Negeri AS mengatakan pihaknya prihatin oleh laporan BBC tentang pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap wanita di kamp-kamp interniran Uighur dan muslim lainnya di wilayah Xinjiang.

China membantah tuduhan pelanggaran di Xinjiang dan mengatakan laporan itu sepenuhnya tanpa dasar faktual.  (Al Jazeera)