China kirim tim medis Covid-19 ke Hong Kong

Tujuh petugas kesehatan China daratan telah tiba di Hong Kong. Mereka merupakan bagian dari tim pertama yang akan membantu uji Covid-19 di wilayah tersebut.

Ini merupakan pertama kalinya pejabat kesehatan China membantu otoritas kesehatan Hong Kong dalam menangani pandemik.

Namun, sejumlah anggota dewan lokal di Hong Kong khawatir bahwa China melakukan ini demi mengumpulkan sampel DNA untuk tujuan pengawasan. Pemerintah Hong Kong telah membantahnya kecurigaan tersebut.

Ketegangan memanas antara kelompok-kelompok prodemokrasi di Hong Kong dan pemerintah China setelah Beijing memberlakukan UU Keamanan Nasional pada Juni lalu.

Kebijakan tersebut dikritik sejumlah aktivitas Hong Kong karena dinilai mengikis kebebasan di kota itu. UU Keamanan Nasional memungkinkan seseorang dipenjara seumur hidup jika otoritas China memutuskan bahwa dia terlibat dalam tindakan pemisahan diri, subversi, dan kolusi dengan pihak asing.

Anggota tim kesehatan asal China yang diberangkatkan ke Hong Kong sebagian besar berasal dari rumah sakit umum di Provinsi Guangdong. Mereka bertugas untuk membantu pengujian massal di Hong Kong.

Media Partai Komunis China, Global Times, mengatakan bahwa tim tersebut dibentuk atas permintaan pemerintah Hong Kong karena sumber daya medis mereka terbatas dalam menghadapi pandemik.

Hong Kong melaporkan 115 kasus infeksi baru pada Minggu (2/8), membuat total kasus positif di kota itu menjadi 3.512, termasuk 37 kematian.

Jumlah kasus infeksi di Hong Kong terhitung rendah dibandingkan dengan banyak negara lain, tetapi lonjakan infeksi terjadi setelah pemerintah setempat mengklaim telah berhasil mengendalikan penyebaran virus.

Hong Kong kini mengalami apa yang disebut sebagai gelombang ketiga infeksi coronavirus jenis baru. Awal pekan lalu, Hong Kong menunda pemilu parlemennya yang semula dijadwalkan pada September 2020, menjadi 2021.

Pemerintah Hong Kong menyatakan bahwa langkah itu perlu dilakukan di tengah meningkatnya infeksi Covid-19. Namun, oposisi menuduh bahwa pihak berwenang menggunakan pandemik sebagai alasan untuk mencegah masyarakat berpartisipasi dalam pemilu.

Perlawanan aktivis

Beijing memberlakukan UU Keamanan Nasional pada akhir Juni, meskipun ditentang oleh sejumlah aktivis Hong Kong maupun internasional.

Pemerintah Hong Kong mengatakan UU itu diperlukan untuk menertibkan kota yang telah dilanda gelombang protes prodemokrasi sejak 2019. Namun, para kritikus khawatir bahwa UU tersebut justru akan digunakan untuk menargetkan para pengunjuk rasa prodemokrasi.

Pekan lalu, kekhawatiran itu menjadi kenyataan ketika polisi Hong Kong mengumumkan bahwa mereka berupaya menangkap enam aktivis prodemokrasi, beberapa di antaranya telah berpartisipasi dalam protes antipemerintah.

Hong Kong, bekas koloni Inggris, diserahkan kembali kepada China daratan pada 1997. Di bawah perjanjian yang berlaku selama 50 tahun, China memberikan kebebasan sipil, termasuk hak untuk protes dan kebebasan berbicara, yang ditetapkan dalam UUD Hong Kong. Kebijakan itu dikenal sebagai "satu negara, dua sistem".

Namun, para kritikus mengatakan bahwa kebebasan ini telah terkikis dengan implementasi UU Keamanan Nasional. (BBC)