Diplomat mogok kerja, Kedubes Israel di seluruh dunia tutup

Seluruh kedutaan dan konsulat Israel di seluruh dunia tutup pada Rabu (30/10) ketika para diplomat dan atase militer melakukan pemogokan akibat berselisih dengan Kementerian Keuangan terkait biaya operasional.

Aksi mogok, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan Federasi Buruh Hisdarut, dilakukan setelah Kemenkeu dilaporkan melanggar perjanjian dan akan mewajibkan para utusan di luar negeri untuk membayar kembali biaya operasional yang dikeluarkan bagi mereka.

Penutupan kedutaan dan konsulat di seluruh dunia mulai berlaku pada Rabu, pukul 01.00 waktu Israel.

"Karena keputusan Kemenkeu untuk melanggar pemahaman yang disepakati dan ditandatangani oleh Dirjen Kemenkeu pada Juli 2019, serta menerapkan prosedur sepihak yang mengubah protokol, kami terpaksa menutup kedutaan," bunyi pernyataan yang diunggah di berbagai situs perwakilan Israel di luar negeri.

Pernyataan itu menyebut, seluruh layanan konsuler dan operasional kedutaan ditangguhkan.

Penutupan tersebut kemungkinan akan membahayakan warga Israel yang bepergian ke luar negeri dan membutuhkan bantuan konsuler untuk isu-isu seperti kehilangan paspor atau keadaan medis darurat. Sementara aksi mogok Kemenhan dapat membahayakan kerja sama pertahanan Israel dengan negara lain dan ekspor senjata.

Perselisihan itu menyangkut biaya operasional yang diberikan kepada para diplomat Israel dan atase militer yang ditempatkan di luar negeri. Dana itu dimaksudkan untuk menanggung beragam biaya, mulai dari menyelenggarakan acara di kediaman duta besar hingga biaya transportasi.

Kemenkeu telah berupaya untuk mengubah cara mengganti biaya, yang secara signifikan akan berdampak pada diplomat dan atase yang telah lama mengeluhkan gaji rendah. Kemenkeu kini juga ingin menerapkan sistem baru yang akan memaksa utusan untuk membayar kembali ribuan dolar biaya operasional mereka.

"Para diplomat Israel berkomitmen untuk berusaha meningkatkan kekuatan dan ketahanan Israel. Sayangnya, keputusan Kemenkeu tidak memberikan kami pilihan selain mengambil tindakan ini. Kami berharap krisis ini akan diselesaikan secepatnya," jelas pernyataan yang dipublikasi di situs perwakilan Israel.

Diplomat Israel telah lama mengeluhkan tentang upah rendah dan kondisi kerja yang buruk. Setiap beberapa tahun sekali mereka menggelar aksi buruh, yang biasanya diwarnai dengan pemogokan.

Pada 2014, mereka menutup kantor pusat Kemlu di Yerusalem dan 103 kedubes dan konsulat di seluruh dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah Israel.

Pada November 2014, perwakilan Federasi Buruh Histadrut menandatangani perjanjian komprehensif dengan pejabat Kemenkeu untuk meningkatkan gaji diplomat Israel. Namun, para diplomat mengatakan bahwa hingga 2019, perjanjian itu masih belum sepenuhnya dilaksanakan.

Selain upah, Kemlu sendiri telah kesulitan akibat pemotongan anggaran besar-besaran. Pada September, Kemlu mengumumkan, mereka dipaksa untuk membekukan sebagian besar kegiatan diplomatiknya di seluruh dunia karena kekurangan dana.

Kemlu menjelaskan, instruksi tersebut diberikan oleh Kemenkeu karena adanya defisit besar dalam anggaran. 

Kegiatan diplomatik yang ditangguhkan termasuk perjalanan kerja para diplomat di luar negeri, perumusan inisiatif dan perjanjian diplomatik baru, penyelenggaraan acara untuk diplomat asing dan jurnalis, serta renovasi dan pemeliharaan kantor pusat Kemlu.

Selama 20 tahun terakhir, anggaran seluruh kementerian di Israel telah berlipat ganda, hanya anggaran Kemlu yang dipotong.

Israel saat ini memiliki 69 kedutaan, 23 konsulat dan lima misi khusus, termasuk perwakilannya di PBB.

Pada Mei, laporan oleh State Comptroller Yosef Shapira, menemukan bahwa beberapa dubes Israel dan staf mereka hidup dalam kondisi yang tidak layak di pos-pos mereka di luar negeri. Dia mengatakan, banyak dari sekitar 250 properti dan tempat tinggal staf sudah bobrok. (The Times of Israel)