Giliran Iran labeli militer AS sebagai teroris

Legislator Iran pada Selasa (23/4) sepakat meloloskan RUU yang melabeli militer Amerika Serikat sebagai teroris. Peristiwa itu terjadi satu hari setelah Washington meningkatkan tekanan pada Teheran dengan mengumumkan bahwa tidak ada lagi negara yang akan dibebaskan dari sanksi AS jika terus membeli minyak Iran.

RUU tersebut selangkah lebih maju dari satu pekan lalu, di mana legislator hanya menyetujui pelabelan sebagai teroris bagi tentara AS di Timur Tengah. Kebijakan ini muncul sebagai respons atas cap serupa yang diberikan AS terhadap Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) pada awal bulan ini.

IRGC memiliki kekuatan dan pengaruh di Irak, Suriah, Libanon dan Yaman, serta bertanggung jawab atas rudal balistik dan program nuklir Iran. Mereka berada langsung di bawah Pemimpin Tertinggi Ayatullah Ali Khamenei. Pasukan itu diperkirakan memiliki 125.000 personel, yang terdiri dari satuan tentara, angkatan laut, dan udara.

Setelah perang Iran-Irak tahun 1980-an, IRGC juga menjadi sangat terlibat dalam rekonstruksi. Mereka memperluas kepentingan ekonominya dengan menjangkau jaringan bisnis yang luas, mulai dari proyek minyak dan gas hingga konstruksi dan telekomunikasi.

Kementerian Luar Negeri AS saat ini menunjuk lebih dari 60 organisasi, termasuk Al Qaeda, ISIS, Hezbollah dan sejumlah kelompok bersenjata Palestina sebagai "organisasi teroris asing".

Dari 215 legislator yang hadir pada sesi parlemen di Teheran menyangkut RUU ini pada Selasa, 173 mendukung, empat menentang dan sisanya abstain.

RUU itu mengonfirmasi label yang diberikan Iran sebelumnya kepada Komando Pusat AS atau yang dikenal pula sebagai CENTCOM dan seluruh pasukannya sebagai teroris.

Pelabelan teroris oleh AS atas IRGC merupakan yang pertama kalinya bagi seluruh divisi itu dari pemerintah lain dan menambahkan lapisan sanksi lain bagi pasukan paramiliter tersebut, menjadikannya kejahatan di bawah yurisdiksi AS untuk memberikan mereka dukungan material.

"Setiap bantuan militer dan non-militer, termasuk dukungan logistik, untuk CENTCOM yang dapat merugikan IRGC akan dianggap sebagai tindakan teroris," sebut kantor berita ISNA.

RUU itu juga menuntut pemerintah Iran mengambil tindakan yang tidak ditentukan terhadap pemerintah lain yang secara resmi mendukung pelabelan AS. Di antara mereka yang menyokong adalah Arab Saudi, Bahrain dan Israel.

Selain itu, para legislator meminta badan intelijen Iran memberikan daftar semua komandan CENTCOM dalam waktu tiga bulan sehingga pengadilan Iran dapat menuntut mereka secara in absentia sebagai teroris.

RUU itu membutuhkan persetujuan akhir oleh pengawas konstitusi Iran untuk akhirnya disahkan.

Selain menggarisbawahi penolakan Iran, tidak jelas apa dampak RUU itu sebenarnya, baik di kawasan Teluk atau di luarnya.

Pada Senin (22/4), pemerintahan Trump mengumumkan tidak akan memperpanjang pengecualian sanksi bagi sejumlah negara yang mengimpor minyak Iran sebagai bagian dari kampanye tekanan maksimum yang bertujuan menghilangkan pendapatan ekspor minyak Iran. 

AS telah berkali-kali menuding Iran memicu destabilisasi di kawasan lewat berbagai aktivitasnya di sejumlah negara sehingga menghilangkan pendapatan dari ekspor minyak dinilai Washington dapat menghentikan gerak Teheran.

Negara-negara yang sebelumnya masuk daftar pengecualian atas sanksi AS adalah lima importir besar, yaitu China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Turki. 

"Tujuannya sederhana: Untuk mencabut pendanaan rezim ilegal yang telah digunakan untuk menggoyahkan Timur Tengah selama beberapa dekade dan memberi insentif kepada Iran agar berperilau layaknya sebuah negara normal," ungkap Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengkritik keputusan AS dengan mengatakan itu tidak akan menghadirkan perdamaian dan stabilitas regional.

"Turki menolak sanksi sepihak dan pemaksaan tentang cara berhubungan dengan tetangga," twit Cavusoglu seraya menambahkan bahwa keputusan AS akan membahayakan rakyat Iran yang telah 'tercekik' rentetan sanksi.

The #US decision to end sanctions waivers on #Iran oil imports will not serve regional peace and stability, yet will harm Iranian people. #Turkey rejects unilateral sanctions and impositions on how to conduct relations with neighbors. @StateDept @SecPompeo — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 22 April 2019

Adapun China, salah satu pelanggan terbesar Iran, juga turut mengecam langkah AS. (Al Jazeera dan AP)