sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Macron, sekularisme, dan bagaimana kita bersikap

Rentetan aksi kekerasan di Prancis terjadi belakangan ini. Pernyataan Macron dan kartun di Charlie Hebdo diduga jadi pemicu.

Kudus Purnomo Wahidin Fandy Hutari
Kudus Purnomo Wahidin | Fandy Hutari Kamis, 05 Nov 2020 14:54 WIB
Macron, sekularisme, dan bagaimana kita bersikap
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 534.266
Dirawat 66.752
Meninggal 16.825
Sembuh 445.793

Wisnu Uriawan, seorang mahasiswa asal Indonesia yang sudah tinggal di Lyon, Prancis selama dua tahun mengatakan, situasi pascainsiden di Nice dan Lyon masih aman untuk WNI.

“Kebetulan lockdown juga. Jadi, mengurangi aktivitas di luar rumah,” kata Wisnu yang tengah studi di The Institut National des Sciences Appliquees de Lyon (INSA Lyon), saat dihubungi reporter Alinea.id, Kamis (5/11).

Menurut Wisnu, Pemerintah Prancis kembali menerapkan lockdown untuk mencegah penyebaran Covid-19 sejak Jumat (30/10). Selain menghadapi virus, Prancis pun tengah diguncang teror. Rentetan insiden berdarah muncul sejak pertengahan Oktober.

Pada 16 Oktober 2020, seorang guru sejarah dan geografi, Samuel Paty tewas dipenggal pemuda asal Checnya. Sebelumnya, ia memperlihatkan kartun Nabi Muhammad kepada murid-muridnya ketika membahas soal kebebasan berekspresi di kelas.

Setelah itu, pada 29 Oktober 2020 di Nice, tiga orang tewas ditikam, salah seorang nyaris terpenggal. Pelakunya, seorang pemuda yang berasal dari Tunisia. Tak berselang lama, pada 31 Oktober 2020, seorang pendeta ortodoks Yunani ditembak ketika hendak menutup pintu gereja di Lyon.

Seorang WNI lainnya, Rio Johan, yang tinggal di Paris selama hampir tiga tahun mengatakan, belakangan ini penjagaan aparat keamanan memang lebih ketat.

“Di jalan, polisi yang berkeliaran di sana-sini lebih banyak jumlahnya. Tapi, aku enggak tahu, ini karena lockdown atau insiden,” ujar Rio, yang studi di Ecole Superiere de Realisation Audiovisuelle (ESRA) saat dihubungi, Kamis (5/11).

Aksi teror yang silih berganti itu diduga dipantik oleh penerbitan ulang kartun Nabi Muhammad dan rasa kecewa terhadap pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang kontroversial.

Sponsored

The New York Times, Selasa (1/9), melaporkan majalah satir asal Prancis Charlie Hebdo mempublikasi ulang kartun Nabi Muhammad yang memicu serangan mematikan terhadap kantor majalah itu pada 2015.

Penerbitan itu bertepatan dengan dimulainya persidangan terhadap orang-orang yang dianggap kaki-tangan tersangka serangan pada 2015. Majalah itu mempublikasi ulang kartun secara daring pada Selasa (1/9) dan terbit dalam edisi cetak pada Rabu (2/9).

Presiden Macron pun mendukung keputusan Charlie Hebdo menerbitkan ulang kartun itu. “Kami memiliki kebebasan berekspresi dan berkeyakinan,” ujar Macron, seperti dikutip dari TRTWorld, Selasa (1/9).

Lalu, pidato Macron pada awal Oktober pun memicu protes. Dikutip dari Reuters, Jumat (2/10), Macron mengatakan akan melawan separatisme Islam. Ia juga mengatakan, RUU untuk menangani separatisme Islam akan dikirim ke parlemen awal tahun depan.

Prancis memang memiliki masalah terhadap terorisme. Berdasarkan data dari Global Terrorism Database, sepanjang 1972-2020 terjadi 2.979 aksi teror di Prancis, yang mengakibatkan 448 orang tewas dan 1.779 orang terluka.

Perspektif berbeda

Gelombang protes terhadap sikap Macron muncul di negara-negara mayoritas penduduk muslim. Tak terkecuali di Indonesia.

Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman pun geram dengan sikap Macron, yang mendukung penerbitan ulang kartun Nabi Muhammad atas alasan kebebasan berekspresi. Menurut Munarman, sikap Macron kurang terpuji terhadap Islam.

"Tindakan dan dukungan Emmanuel Macron ini tentu saja merupakan kejahatan terhadap ajaran Islam," ujarnya saat dihubungi, Senin (2/11).

Menurut Munarman, sekularisme Prancis adalah biang keladi rentetan tragedi yang terjadi. Ia mengatakan, semangat sekularisme itu tak seharusnya dilampiaskan kepada umat Islam di Prancis.

“Sebab tidak relevan bagi kehidupan umat beragama,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengutuk kebebasan berekspresi yang diterapkan Prancis. Anwar menyebut, sekularisme Prancis hanya mengakomodir segelintir pihak, tetapi tak adil terhadap umat beragama.

"Kami tidak mendukung kebebasan berekspresi yang absolut," ucap Anwar saat dihubungi, Senin (2/11).

Anwar menilai, Pemerintah Prancis buta dengan kebebasan berekspresi. Sehingga, menurutnya, wajar jika Macron membela Charlie Hebdo dan memaksa semua orang patuh terhadap sekularisme, tanpa menimbang hak asasi orang lain.

"Ketika dia (Macron) mengatakan Islam sedang mengalami krisis, bukan Islam yang sedang mengalami krisis. Tapi sekulerisme itu sendiri," ucapnya.

Anwar menyarankan agar Macron tak hanya melihat aksi teror di Prancis sebagai bentuk tindakan radikalisme semata. Ia menilai, tindakan itu punya kaitan erat dengan sikap Macron yang bersikeras menerapkan sekularisme absolut.

"Semua orang menolak tindakan kekerasan. Cuma, yang dilihat itu jangan hanya tindakan kekerasannya. Tindakan itu merupakan reaksi dari aksi pelecehan," ujarnya.

 Presiden Prancis Emmanuel Macron./Foto Antara/Reuters/Gonzalo Fuentes.

Namun reaksi berlebihan terhadap Prancis, dinilai berbahaya oleh Komandan Densus 99 Banser NU, M Nuruzzaman. Ia mengatakan, respons yang kebablasan justru akan memicu tindakan radikalisme.

"Perkara ini sangat mudah sekali membuat orang terbakar. Ini harus hati-hati," katanya saat dihubungi, Senin (2/11).

"Tentu kami harus melakukan protes dengan cara-cara yang menunjukkan Islam itu lebih baik."

Nuruzzaman memilih untuk meminta Pemerintah Indonesia melayangkan nota protes terhadap Prancis. Hal itu ia nilai sudah cukup untuk memberikan peringatan kepada Macron, agar lebih bijak mendefinisikan kebebasan berekspresi.

"Protes yang dilakukan pemerintah itu adalah salah satu respons cepat. Itu kita dukung," ucap Nuruzzaman.

Dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 31 Oktober, Presiden Joko Widodo mengecam penyataan Macron. Ia menilai, pernyataan Presiden Prancis itu menghina dan melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia.

Guru besar adab dan humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Sukron Kamil mengingatkan, reaksi protes tak boleh dianggap sepele. Ia mengatakan, bisa saja jadi perkara lain jika ada “pembakaran” isu.

"Kita bukan masyarakat yang melek literasi secara baik, tetapi masih masyarakat komunal yang percaya tokoh,” katanya saat dihubungi, Senin (2/11).

“Sementara tokohnya juga tidak baca media massa yang terpercaya."

Di samping itu, ia memandang, masyarakat Indonesia masih banyak yang mudah terprovokasi dengan isu agama. "Kadang bersumbu pendek dan gampang disulut," ujar Sukron.

Kondisi ini, menurut dia, diperparah dengan rendahnya tingkat pendidikan dan tak sedikit golongan penganut ajaran Islam konservatif. Di samping itu, Sukron memandang, umat Islam kurang mengkaji persoalan hak asasi manusia dan lebih sering membicarakan kisas atau hukum balasan.

Maka tak heran bila persoalan identitas agama masih sangat kuat, kurang terbuka dengan diskursus kebebasan berekspresi. Gambaran itu, kata Sukron, terlihat dari cara umat Islam merespons pernyataan Macron soal Islam. Padahal, ada seorang guru yang menjadi korban pemenggalan.

"Sangat kurang seimbang dengan penyikapan kita pada perilaku kekerasan terhadap guru yang jadi korban," ujarnya.

Ia mengatakan, reaksi ketidakpuasan dengan jalan kekerasan terhadap seseorang, tidak bisa dibenarkan. Seharusnya, kata dia, umat Islam juga mengecam aksi teror itu.

"Karenanya sikap itu dianggap radikal dan bertentangan dengan Islam," ucapnya.

Meski begitu, menurut Wisnu—dari hasil diskusi dengan koleganya di Prancis—pernyataan Macron tak sepenuhnya keliru. Ia mengatakan, yang menjadi masalah adalah penafsiran penerima dan pembaca.

Sementara Rio mengatakan—dari hasil diskusi dengan teman-temannya yang warga Prancis—pernyataan Macron sah-sah saja. Sebab, hukum di negaranya memang melindungi kebebasan berekspresi. Justru, terdapat perspektif yang berbeda dari teman-temannya terkait Charlie Hebdo.

 Aksi unjuk rasa memprotes Pemerintah Prancis di Jakarta, Senin (2/11)./Foto Twitter Qailla Asyiqah.

“Ada yang bilang, ‘penistaan agama’ ya harusnya boleh dilakukan di Prancis. Ada juga yang bilang, Charlie Hebdo sudah kelewatan dengan selera humornya,” ujar Rio.

Lebih lanjut, Rio mengatakan, Prancis memang meletakkan agama di bawah konstitusi. Dengan begitu, serupa dengan ideologi lainnya, diizinkan menjadi sasaran kritik.

“Dan yang dilakukan Charlie Hebdo memang kadang nyerempet hate speech. Kenyataannya, Charlie Hebdo sudah sering ditarik ke pengadilan,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Anwar pun mengimbau umat Islam di Indonesia melakukan boikot terhadap produk Prancis. Anwar memandang, seruan boikot produk Prancis adalah cara agar Macron tidak arogan dan bisa membatasi sekularisme di Prancis.

"Karena dia ditegur tidak bisa alias enggak mempan, ya akhirnya jalan boikot supaya dia sadar," ucapnya.

Melihat persoalan ini, pengamat gerakan Islam dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak menilai, hal itu tak menjamin membuat Macron jera. Alasannya, produk asal Prancis bukanlah barang utama yang bisa dibeli semua orang.

"Karena enggak terjangkau oleh semua kalangan, soalnya mahal," ucap dia.

Problematik muslim di Prancis

Sukron menerangkan, akar sejarah sekularisme Prancis bermula dari Revolusi Prancis pada abad ke-18. Saat itu, agamawan menjadi korban kaum revolusioner.

“Di Prancis ada persoalan di mana agama bukan saja tak dihargai, tapi juga dimusuhi," ujarnya.

Sukron melihat, perkara ini diperparah dengan persoalan islamofobia. Akibatnya, Pemerintah Prancis sembarangan dalam menyikapi persoalan agama dan kebebasan berekspresi.

Sukron tak membantah bila masalah muslim di Prancis sangat problematik. Ia melihat, banyak generasi kedua muslim di Prancis mengalami keterasingan lantaran ketidakadilan ekonomi dan budaya.

Di sisi lain, Rio menjelaskan bahwa muslim di Prancis terpecah menjadi dua, yakni muslim yang bisa berintegrasi dan tidak bisa berintegrasi. Muslim yang bisa berintegrasi, kata Rio, adalah mereka yang memiliki bekal pendidikan, moderat, dan kalangan menengah ke atas.

“Kalau imigran, ya imigrasi ke sini bawa bekal pendidikan,” ujar Rio, yang berprofesi sebagai penulis itu.

Sedangkan muslim yang tak bisa berintegrasi, menurut Rio, adalah mereka yang ke Prancis terpaksa lantaran di negaranya berkecamuk perang atau ikut orang tuanya.

“Walaupun ini sebetulnya enggak mutlak ya, dan enggak bisa jadi patokan radikalisme juga. Muslim moderat juga bisa jadi radikal,” katanya.

Wisnu pun membenarkan jika Prancis menganut sekularisme. Akan tetapi, tak ada masalah dengan kebebasan beragama.

“WNI musim tetap melaksanakan ibadah seperti biasa. Masjid ada yang dibuka. Biasa saja. Kami hidup berdampingan, tidak ada masalah,” katanya.

Sementara itu, Zaki menyebut, saat ini Prancis tak cuma sedang mengalami benturan nilai antara Islam dan sekularisme. Namun juga berhadapan dengan meningkatnya radikalisme, sejak munculnya ISIS.

Infografik terorisme di Prancis./Alinea.id/Oky Diaz.

"Generasi kedua dan ketiga imigran yang ada di Prancis, banyak terpengaruh ideologi jihad ISIS," ujarnya saat dihubungi, Senin (2/11).

Lebih lanjut, Zaki mengingatkan, yang menjadi korban dari praktik sekularisme Prancis bukan hanya muslim. “Tapi juga penganut Kristen dan Yahudi menerima perlakuan serupa,” kata dia.

Zaki menilai, sebaiknya Prancis meninjau ulang sekularisme yang diterapkannya karena kurang toleransi dengan agama. Masalahnya, ia mengatakan, sistem itu sudah tak relevan lagi dengan isu global.

"Sekarang eranya mempromosikan perdamaian, persahabatan, dan respek dengan semua keyakinan," tuturnya.

Berita Lainnya