Menaker: UMKM jadi isu paling awet dalam forum G20

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia, Reza Hafiz menyebut, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan kewirausahaan menjadi isu paling awet dalam pembahasan forum G20 saat ini.

“Satu dekade terakhir itu selalu muncul isu ini, sehingga UMKM dan kewirausahaan selalu ada dalam pembahasan G20 dengan berbagai macam varian outputnya,” ucap Reza dalam Diskusi Publik Indef mengenai Peran dan Kontribusi G20 Terhadap Wirausaha & UMKM dalam Penciptaan Lapangan Kerja, Jumat (11/11).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UMKM, rasio kewirausahaan di Indonesia masih relatif rendah, yaitu 3,5%. Reza mengatakan, hal itu pula yang menjadi salah satu motivasi bagi pihaknya untuk mendorong UMKM dan kewirausahaan agar menjadi isu regional dalam forum G20.

“Ini bahkan menjadi tema yang dibawa oleh development group yang digawangi oleh Bappenas karena ini merupakan salah satu target mereka untuk bisa mendorong adanya koneksi dengan negara G20 untuk memasarkan produk UMKM yang sifatnya bisa menjadi bagian dari rantai pasok global,” jelasnya.

Selain itu, Reza juga menegaskan bahwa isu mengenai UMKM dan kewirausahaan ini bersifat lintas sektoral atau tidak bisa berdiri sendiri. Oleh sebab itu, pihaknya perlu memastikan agar seluruh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) memiliki program untuk mendukung seluruh UMKM dan kewirausahaan di Indonesia.

“Kita tahu, pada dasarnya itu adalah tugas bagi Kementerian Koperasi dan UMKM, tetapi itu belum cukup. Kita tetap memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Ini sekaligus menunjukkan seberapa pentingnya UMKM bagi fundamental ekonomi Indonesia,” kata Reza.

Dalam pemaparannya, dia juga menampilkan beberapa agenda yang telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai langkah reformasi dan transformasi untuk perluasan kesempatan kerja bagi UMKM dan kewirausahaan.

Beberapa di antaranya adalah pelaksanaan program tenaga kerja mandiri, pengembangan program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan, pengembangan jaringan kemitraan tenaga kerja mandiri (TKM), serta pengembangan program perluasan kesempatan kerja berbasis kebutuhan afirmasi.

“Meski semua itu berasal dari perspektif Kemnaker, semuanya tetap memerlukan kolaborasi dengan pihak lain, seperti pihak penyedia modal dan K/L lainnya,” tutup Reza.