Menteri Prancis: Dunia menghadapi krisis multilateralisme

Menteri Muda pada Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis Jean-Baptiste Lemoyne mengungkapkan kegelisahannya atas krisis multilateralisme yang menurutnya tengah dihadapi dunia. 

Hal ini disampaikan Lemoyne dalam diskusi publik bertajuk 'Anticipating the G20 Summit, the Case for Advancing Effective and Inclusive Multilateralism' di Mayapada Tower, Jakarta, Kamis (29/11).

Baginya, salah satu penyebab krisis ini adalah opini publik yang beranggapan bahwa multilateralisme hanya menguntungkan kalangan elite sebagaimana dipercayai penganut ideologi politik populisme.

Perpecahan akibat renggangnya kepercayaan akan multilateralisme ini, lanjutnya, telah dirasakan oleh Uni Eropa dengan adanya Brexit atau perceraian Inggris dari Uni Eropa.

"Brexit adalah bukti ketika publik tidak lagi melihat manfaat multilateralisme. Mereka bisa membuat keputusan yang berpengaruh," jelas Menteri Lemoyne.

Akibat Brexit ini, menurutnya, Uni Eropa perlu memikirkan kembali cara kerjanya sebagai organisasi komersial dengan kekuatan global. Salah satunya adalah dengan mencapai kedaulatan Eropa.

"Pertama, kita harus memikirkannya kembali dan membangun kedaulatan Eropa ini sebelum melangkah lebih jauh. Akan sangat sulit untuk meyakinkan negara untuk tetap bergabung jika kita terus memperbesar tanpa merefleksikan bagaimana Uni Eropa harus bekerja. Kami harus mengatur ulang proses di dalamnya," lanjutnya.

Menteri Lemoyne mengatakan, Prancis sebagai unit kecil tentu membutuhkan entitas lebih besar dalam upaya mempertahankan pengaruhnya di dunia. Hal ini menurutnya dapat diraih jika Eropa bersatu.

Menyadari pentingnya multilateralisme, Prancis akan terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan itu.

"Multilateralisme mengarah pada penurunan kemiskinan, meningkatkan kerja sama, dan mengantisipasi beberapa konflik. Kita harus 'menginjil' ke publik mengenai manfaat-manfaat ini," jelasnya.

Pola pikir nasionalisme yang terlalu arogan harus diubah agar dapat menjunjung multilateralisme, papar Lemoyne. Paham nasionalisme yang berlebihan, lanjutnya, hanya melihat permasalahan dalam batas nasional dan tidak berusaha menghadapi persoalan global.

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia Dino Patti Djalal pun memiliki pendapat sama. Dino mengatakan penting bagi sebuah negara untuk menyadari bahwa masalah berskala global tidak dapat diatasi sendiri. Butuh kerja sama dengan pihak eksternal yang dapat dibangun melalui multilateralisme.

Dino menekankan perlunya aksi dan kerja sama secara global dalam mencapai tujuan bersama.

"Contohnya Indonesia, kita perlu menjaga perubahan iklim pada tingkat tertentu. Bagaimana kita dapat melakukan ini seorang diri? Mustahil, tidak ada kebijakan nasional yang dapat mencapainya," jelas mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat ini.