Morales klaim menang dalam Pilpres Bolivia

Evo Morales mengklaim dirinya sebagai pemenang Pilpres Bolivia, yang akan memberinya masa jabatan keempat berturut-turut. Pernyataan itu datang setelah pemungutan suara memicu aksi protes selama berhari-hari oleh para demonstran yang menuduh dia mencurangi pilpres.

Dengan lebih dari 98% suara dihitung dari pemungutan suara pada Minggu (20/10), pada Kamis (24/10), Morales mengatakan bahwa dia memimpin 10% atas saingannya, mantan Presiden Carlos Mesa.

"Masih tersisa 1,58% suara yang perlu dihitung, tetapi kami sudah menang," tutur Morales dalam konferensi pers.

Pada Kamis, hasil penghitungan suara resmi menyatakan Morales memperoleh 46,83% suara dan Mesa meraih 36,7%.

Mesa mengumumkan bahwa dia akan membentuk aliansi untuk membela proses pemungutan suara. Dia menuduh Morales telah melakukan penipuan besar-besaran demi terpilih kembali.

Di sisi lain, Morales mendesak para pendukungnya untuk mempertahankan kemenangannya dan menyangkal kecurangan dalam pilpres. Dia menuntut pihak yang menuduhnya berbuat curang untuk menunjukkan bukti.

Bolivia telah berada di ujung tanduk sejak pilpres yang diperdebatkan dengan sengit. Kalau terjadi putaran kedua pemungutan suara, analis mengatakan oposisi yang bersatu memiliki kesempatan untuk mengalahkan petahana.

Lembaga-lembaga internasional yang mengawasi pemungutan suara menyuarakan keprihatinan atas jeda panjang yang tidak jelas sebelum adanya kenaikan tiba-tiba atas suara terhadap Morales. Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) telah meminta agar pemerintah Bolivia menggelar putaran kedua pemungutan suara karena adanya kecurigaan publik. Permintaan itu ditolak oleh Morales.

Pendukung oposisi terus berdemonstrasi, sementara penyokong Morales mengadakan pawai di ibu kota untuk menunjukkan kepercayaan mereka kepada presiden.

Pengunjuk rasa antipemerintah telah membakar kantor Mahkamah Pemilu di tiga kota dan menggelar demonstrasi sejak Senin (21/10). Kubu oposisi di Santa Cruz menggelar aksi mogok sebagai bentuk protes untuk mempertahankan hak memilih dan demokrasi.

Morales telah berulang kali mengklaim kemenangannya dan menyebut bahwa lawan-lawannya bersekongkol untuk menyingkirkannya.

"Saya ingin mengatakan kepada publik dan dunia bahwa kudeta sedang berlangsung. Pihak sayap kanan telah bersiap-siap dengan dukungan internasional," tutur Morales dalam konferensi pers pada Rabu.

Dia tidak merinci dari mana dugaan dukungan internasional berasal, tetapi sebelumnya dia kerap mencela imperialisme Amerika Serikat di Amerika Latin.

Kecurigaan adanya penipuan dalam pilpres meningkat ketika pihak berwenang tiba-tiba berhenti mempublikasikan hasil dari penghitungan cepat setelah pemungutan suara ditutup pada Minggu.

Dua puluh empat jam kemudian, dewan pemilu tiba-tiba merilis hasil penghitungan yang diperbarui, dengan 95% suara dihitung. Hasil itu memperlihatkan lonjakan besar suara untuk Morales.

Hal tersebut memicu kegemparan di kalangan oposisi dan keprihatinan para pemantau internasional. OAS meminta penjelasan atas insiden tersebut. Uni Eropa dan PBB turut menyatakan kekhawatiran terkait proses penghitungan suara.

Selain itu, AS dan Brasil juga menyuarakan keprihatinan mereka.

Michael G. Kozak, pejabat Kementerian Luar Negeri AS, pada Rabu memperingatkan bahwa pemerintah Bolivia akan dituntut untuk bertanggung jawab jika proses pilpres terbukti tidak adil.

"Saya pikir mereka akan melihat respons yang cukup kuat dari seluruh dunia, bukan hanya dari AS," kata Kozak.

Dari Caracas, Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyuarakan dukungan untuk sekutunya, Morales.

"Itu adalah upaya kudeta yang kini telah dikalahkan," kata dia.

Krisis di Bolivia diperparah dengan pengunduran diri dari wakil presiden dewan pemilu, Antonio Costas. Dia mengatakan tidak setuju dengan keputusan pemerintah yang sempat menghentikan penghitungan suara.

Morales menjadi presiden pribumi pertama Bolivia pada 2006 dan dengan mudah memenangkan dua pilpres setelahnya. Dia berhasil mengangkat ekonomi negara itu dan mengendalikan inflasi.

Namun, Morales menghadapi ketidakpuasan yang terus meningkat, terutama setelah dia menolak menerima hasil referendum 2016 terkait pembatasan masa jabatan presiden.

Sumber : Al Jazeera