Pemimpin Hong Kong ajak demonstran berdialog

Dalam konferensi pers pada Selasa (20/8), Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengatakan bahwa dia berharap protes anti-pemerintah yang berjalan dengan damai pada akhir pekan adalah awal dari upaya memulihkan ketenteraman.

Lam menambahkan, dialog dengan para demonstran dapat menjadi jalan keluar dari kekacauan yang melanda Hong Kong.

Pada Minggu (18/8), sekitar 1,7 juta demonstran berunjuk rasa secara damai di tengah hujan lebat. Sejumlah protes pro-demokrasi yang berlangsung pekan-pekan sebelumnya kerap berujung dengan bentrokan antara para pengunjuk rasa dan polisi.

Banyaknya demonstran yang hadir pada Minggu menunjukkan bahwa gerakan pro-demokrasi di kota itu masih mendapatkan dukungan luas.

"Saya sangat berharap bahwa ini adalah awal dari masyarakat Hong Kong kembali ke kedamaian dan menjauh dari kekerasan," kata Lam.

Lam menyatakan akan segera berupaya membangun platform yang akan memfasilitasi dialog antara demonstran dan pemerintah.

"Saya harap dialog itu akan didasarkan pada saling pengertian, saling menghormati dan keinginan untuk menemukan jalan keluar bagi Hong Kong," tambahnya.

Kemarahan masyarakat Hong Kong meletus pada Juni akibat RUU ekstradisi yang kini telah ditangguhkan pembahasannya. RUU itu memunginkan tersangka untuk diekstradisi dan diadili di pengadilan China daratan.

Kini kerusuhan di Hong Kong dipicu oleh kekhawatiran yang lebih luas tentang penggerusan kebebasan kota yang dijamin berdasarkan formula "satu negara, dua sistem". Prinsip itu disepakati Inggris dan China setelah Hong Kong dikembalikan pada 1997.

Protes lebih lanjut direncanakan akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan, termasuk aksi unjuk rasa oleh pekerja layanan kereta bawah tanah Hong Kong, MTR, pada Rabu (21/8). Setelah itu, sejumlah siswa SMP dan SMA akan melakukan aksi protes pada Kamis (22/8) dan dilanjutkan oleh demonstrasi para akuntan pada Jumat (23/8).

Pada Senin (19/8), Twitter dan Facebook telah mengambil langkah-langkah pemblokiran atas apa yang mereka deskripsikan sebagai kampanye informasi keliru asal China yang didukung negara.

Twitter mengumumkan telah menghapus 936 akun yang mereka sebut digunakan untuk menabur perselisihan politik di Hong Kong. Akun-akun tersebut berasal dari China daratan dan merupakan bagian dari upaya terkoordinasi untuk merusak legitimasi dan posisi politik gerakan protes.

Sementara itu, Facebook menuturkan, setelah diberi informasi oleh Twitter, pihaknya menghapus tujuh laman, tiga grup dan lima akun.

RUU ekstradisi telah mati

Selain pengunduran diri Lam, para demonstran memiliki lima tuntutan lainnya yakni pencabutan resmi RUU ekstradisi, penghentian deskripsi protes sebagai "kerusuhan", penghapusan dakwaan terhadap mereka yang ditangkap, penyelidikan independen atas dugaan kekerasan polisi serta dimulainya kembali reformasi politik.

Dalam konferensi pers pada Selasa, Lam menegaskan bahwa RUU ekstradisi telah mati.

"Saya telah berulang kali menjawab pertanyaan ini dan saya dapat menjamin bahwa RUU tersebut sudah mati," kata Lam. "Tidak ada rencana untuk membahas kembali RUU itu, terutama mengingat keprihatinan publik."

Sementara itu, polisi telah dikritik karena dinilai menggunakan taktik yang semakin agresif untuk membubarkan demonstrasi. Tetapi dalam protes pada Minggu, kehadiran polisi dilaporkan relatif sedikit dan mereka tidak melakukan penangkapan.

Menanggapi tuntutan demonstran terkait penyelidikan independen terhadap polisi, Lam mengatakan bahwa badan pengawas polisi telah membentuk satuan tugas untuk menindaklanjuti pengaduan.

Serangkaian protes yang terjadi telah menghantam ekonomi Hong Kong, membuat pusat keuangan Asia itu berada di ambang resesi pertama mereka dalam satu dekade terakhir.

"Ekonomi Hong Kong menghadapi risiko penurunan. Kita bisa melihat ini dari data paruh pertama. Sebenarnya, saya pikir data itu pun belum sepenuhnya mencerminkan keseriusan masalah ini," jelasnya.

Menteri Layanan Keuangan dan Perbendaharaan Hong Kong James Lau mengatakan bahwa kemungkinan resesi cukup besar.

China telah memberikan tekanan kuat kepada perusahaan-perusahaan besar di Hong Kong atas protes pro-demokrasi, terutama maskapai penerbangan Cathay Pacific Airways.

CEO Cathay Pacific Rupert Hogg mengundurkan diri pada pekan lalu setelah Beijing mengkritik maskapai tersebut atas keterlibatan pegawai mereka dalam protes anti-pemerintah di Hong Kong. Cathay memecat dua pilotnya yang ikut serta dalam demonstrasi.

Kepergian Hogg diumumkan oleh televisi pemerintah China pada Jumat (16/8). Pengumuman itu dipandang sebagai sinyal bagi perusahaan multinasional lainnya, seperti HSBC dan Jardine Matheson, untuk berpihak pada Beijing.

Pada Senin, Dewan Negara China menyerukan pengembangan kota selatan, Shenzhen, dan integrasi budaya dan ekonominya dengan Hong Kong dan Makau. Pengembangan itu, menurut dewan, akan memperkaya kebijakan "satu negara, dua sistem".

Sumber : Reuters