PH: Mahathir Mohamad melangkahi titah raja
Pada Kamis, Mahathir Mohamad mengatakan bahwa parlemen akan menggelar sidang khusus pada 2 Maret.
Kebuntuan politik Malaysia belum menunjukkan sinyal akan berakhir. Pada Kamis (27/2), koalisi Pakatan Harapan (PH) merespons negatif pernyataan perdana menteri sementara Mahathir Mohamad yang menyatakan bahwa Dewan Rakyat atau parlemen akan menggelar sidang khusus pada 2 Maret untuk menentukan PM berikutnya.
"Majelis Presiden (PH) berpendirian bahwa hak dan kuasa melantik seorang perdana menteri terletak di tangan Yang di-Pertuan Agong seperti yang tercantum di Pasal 40(2)(a) Perlembagaan Persekutuan," sebut pernyataan tertulis Majelis Presiden PH.
"Majelis Presiden juga berpendirian bahwa adalah tidak wajar bagi perdana menteri sementara mendahului titah Yang di-Pertuan Agong dalam hal ini."
Pernyataan itu menyebutkan pula, "Pengumuman oleh perdana menteri sementara ... menantang hak dan kekuasaan Yang di-Pertuan Agong."
"Yang di-Pertuan Agong dijadwalkan bertemu dengan raja-raja melayu untuk membahas perkara ini. Majelis Presiden mendesak seluruh pihak untuk menghormati kebijaksanaan dan wewenang Yang di-Pertuan Agong," demikian pernyataan PH.
Pada Kamis, Mahathir Mohamad mengatakan bahwa parlemen akan menggelar sidang khusus pada 2 Maret karena tidak ada kandidat PM yang menguasai mayoritas saat ini. Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers usai mengumumkan paket stimulus US$4,7 miliar untuk mengurangi dampak coronavirus jenis baru.
Menurut Mahathir Mohamad, pemilu awal dapat digelar jika parlemen gagal mencapai keputusan dalam sidang khusus.
"Yang di-Pertuan Agong mengatakan dia tidak dapat menemukan seorang pun dengan dukungan mayoritas yang jelas ... Dia menilai forum yang tepat adalah parlemen," ujar Mahathir Mohamad seperti dikutip dari Channel News Asia. "Dewan Rakyat akan digelar pada tanggal 2 bulan depan untuk menentukan siapa yang mendapat dukungan mayoritas untuk menjadi PM berikutnya."
Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), yang menarik diri dari koalisi PH pada Senin (24/2), telah menegaskan dukungannya bagi Mahathir Mohamad. Sementara itu, tiga partai yang tersisa di PH sudah menyatakan akan menyokong Anwar Ibrahim yang merupakan Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR).
Ada pun UMNO dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS) menyerukan agar parlemen dibubarkan untuk membuka jalan bagi pemilu.
Parlemen Malaysia terdiri dari 222 kursi. PH menguasai 92 kursi dengan rincian 39 dari PKR, 42 dari Partai Aksi Demokratis (DAP), dan 11 dari Partai Amanah Negara. Namun, 11 anggota parlemen dari PKR menyatakan mundur dari partai dan koalisi PH pada Senin.
Ada pun koalisi Barisan Nasional memiliki 42 kursi di parlemen, PAS 18 kursi, dan Bersatu 26 kursi.
Mahathir Mohamad menekankan bahwa dia akan menerima siapa pun yang menang. Tentang kemungkinan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menjadi kandidat PM, Mahathir Mohamad menuturkan, "Jika semua orang memilih dia, saya tak masalah."
Media Malaysia yang mengutip seorang politikus Bersatu melaporkan bahwa Bersatu dan "pembangkang" dari PKR akan mendukung Muhyiddin Yassin sebagai PM berikutnya.
"Ya, kami mendukung Muhyiddin, termasuk 11 orang dari blok Azmin (eks Wakil Presiden PKR)," kata Redzuan Yusof seperti dikutip Malaysian Insight.
Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
Ironi hilirisasi: Glorifikasi di balik nestapa masyarakat
Selasa, 23 Jan 2024 18:50 WIB
Mewujudkan e-commerce inklusif bagi penyandang disabilitas
Kamis, 30 Nov 2023 16:09 WIB
