Protes RUU ekstradisi Hong Kong, ribuan ibu turun ke jalan

Ribuan ibu melakukan aksi unjuk rasa di Hong Kong pada Jumat (5/7) malam untuk mendukung para pemuda yang dalam beberapa pekan terakhir berdemonstrasi menentang RUU ekstradisi.

Pada Senin (1/7), pengunjuk rasa menyerbu kantor Dewan Legislatif (LegCo) Hong Kong, tepat para perayaan 22 tahun penyerahan kedaulatan kota itu ke China.

Meskipun pemerintah menangguhkan pembahasan RUU pada 15 Juni, pemrotes tetap tidak berhenti melakukan aksi unjuk rasa.

"Kaum muda telah melakukan banyak hal untuk kami. Paling tidak kami harus membela mereka. Meskipun mereka terlihat sedikit keras ... Mereka tidak menyakiti siapa pun," kata Carina Wan, guru SD berumur 40 tahun.

Carina menegaskan, bukan anak-anak muda, melainkan pemerintah yang melukai rakyat.

Penyelenggara demonstrasi memperkirakan sekitar 8.000 ibu-ibu bergabung dalam protes itu, sementara polisi menyebut jumlahnya hanya menyentuh sekitar 1.300.

Pada Kamis (4/7), Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengundang para pemuda, termasuk mereka yang berpartisipasi dalam serangkaian unjuk rasa, untuk berdialog dengannya.

Langkah itu dinilai sebagai upaya pemerintah untuk menangkis tekanan atas kekacauan politik yang menodai Hong Kong selama beberapa pekan terakhir.

Serikat mahasiswa Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), salah satu dari delapan lembaga pendidikan tinggi utama kota itu, menolak tawaran tersebut karena Lam meminta pertemuan diadakan secara tertutup.

"Dialog harus terbuka bagi semua warga Hong Kong dan memungkinkan semua orang memiliki hak untuk berbicara," jelas pernyataan serikat mahasiswa HKUST.

Juru bicara Lam menyatakan pertemuan akan diadakan secara tertutup untuk memfasilitasi pertukaran pandangan yang mendalam dan jujur. 

Pemimpin Serikat Mahasiswa The Chinese University of Hong Kong Jordan Pang menambahkan, dia hanya akan setuju untuk berdialog dengan Lam jika pemerintah berjanji tidak menyelidiki para pengunjuk rasa yang terlibat dalam demonstrasi yang berlangsung antara 9 Juni dan 1 Juli.

"Kami tidak mengerti mengapa Lam tidak secara terbuka menanggapi tuntutan demonstran melainkan lebih memilih melakukannya melalui pertemuan tertutup," kata Jordan.

Sementara itu, Asosiasi Pengacara Hong Kong (HKBA) mendesak agar pemerintah mengadakan penyelidikan independen untuk memeriksa peristiwa pada 12 Juni.

Dalam demonstrasi saat itu, polisi menembakkan peluru karet dan gas air mata kepada demonstran. Banyak yang menilai polisi menggunakan kekerasan berlebihan dan brutal dalam menangani massa.

"HKBA meminta pemerintah untuk merespons tuntutan masyarakat yang disuarakan selama beberapa pekan terakhir," katanya.

Pada 1 Juli 1997, Inggris mengembalikan Hong Kong ke China di bawah kesepakatan "satu negara, dua sistem" yang memungkinkan otonomi bagi kota tersebut. Otonomi itu mencakup kebebasan berdemonstrasi dan sistem peradilan yang independen.

Meski begitu, banyak penduduk Hong Kong yang berpendapat bahwa China justru semakin sering ikut campur dan menggerus kebebasan di kota itu.

Beijing membantah ikut campur, tetapi warga Hong Kong menilai RUU ekstradisi itu sebagai salah satu upaya China memperketat kontrol atas pusat keuangan Asia tersebut. 

Dalam beberapa pekan terakhir, pengunjuk rasa berdemo agar pemerintah mencabut RUU ekstradisi dan menyerukan pengunduran diri Lam. Selain itu, mereka juga meminta agar Lam berhenti melabeli pengunjuk rasa sebagai perusuh.

Sumber : Reuters