logo alinea.id logo alinea.id

Qatar: Arab Saudi ganggu kestabilan Timur Tengah dan Afrika

Qatar menuding Arab Saudi kerap menggunakan teknik pemerasan dan tekanan ekonomi untuk melanggengkan kekuasaan mereka

Valerie Dante
Valerie Dante Senin, 10 Jun 2019 14:22 WIB
Qatar: Arab Saudi ganggu kestabilan Timur Tengah dan Afrika

Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani mencap Arab Saudi sebagai gangguan di Timur Tengah dan Afrika. Al-Thani mengklaim Riyadh kerap menggunakan teknik pemerasan dan tekanan ekonomi untuk menegakkan kekuasaan mereka.

Beberapa pekan terakhir, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dituduh campur tangan dalam gerakan rakyat di Sudan, Libya, dan Somalia.

Dalam pengarahan di London, Inggris, pada Minggu (9/6), Menlu Thani mengatakan perselisihan antara Qatar dan Arab Saudi yang berlangsung sejak dua tahun lalu telah memicu perselisihan yang sulit diselesaikan.

Pada 2017, Arab Saudi, bersama dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir, menerapkan boikot ekonomi dan politik atas Qatar. Langkah itu diambil sebagai bentuk keberatan mereka atas kebijakan luar negeri Qatar.

Dalam kesempatan yang sama, al-Thani mengakui adanya perselisihan yang meluas di Timur Tengah. Dia mengatakan sebagai bagian dari upaya menggalang dukungan dari pemerintahan di Libya dan Somalia, Arab Saudi mendesak agar kedua negara itu memutuskan hubungan dengan Qatar.

"Qatar telah menjadi sasaran dari banyak upaya, terutama yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, untuk merusak reputasi kami di kawasan," kata Thani.

Menurutnya, sejumlah negara yang membutuhkan dukungan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, telah dipaksa untuk mengikuti kebijakan mereka yang mengasingkan Qatar.

"Hal ini menciptakan ketidakstabilan di Afrika dan daerah sub-Sahara. Terutama fokusnya adalah Afrika karena banyak negara di sana yang membutuhkan bantuan dan dukungan dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab," tambahnya.

Sponsored

Al-Thani membantah klaim Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang mengaku menjadi benteng stabilitas dan kekuatan melawan terorisme di Timur Tengah. Dia menegaskan, stabilitas politik di kawasan dapat dicapai jika ada inklusi.

"Bagi mereka, negara yang tidak dipimpin oleh seorang otoriter adalah negara teroris," kata dia. "Definisi teroris mereka juga dapat berarti siapapun yang tidak sependapat dengan mereka."

Al-Thani menilai bahwa dalam tiga tahun terakhir, kebijakan luar negeri Arab Saudi tidak berdampak positif bagi sejumlah negara seperti Lebanon, Libya, atau Yaman.

Sementara itu, lanjutnya, pemerintah Somalia menjadi sasaran pemerasan Arab Saudi setelah menolak memutuskan hubungan dengan Qatar.

Perselisihan Qatar-Arab Saudi dan bagaimana hal itu dapat merembet ke negara-negara lain kemungkinan akan menjadi bahan pembicaraan antara Emir Qatar dan Donald Trump ketika mereka bertemu di Washington pada Juli.

Washington memiliki hubungan erat dengan Riyadh, tetapi di lain sisi Kongres AS mendesak pemerintahan Trump agar lebih kritis terhadap kebijakan luar negeri Arab Saudi.

Menlu al-Thani menambahkan bahwa Qatar bersedia untuk bergabung dengan kelompok mediator yang berusaha mencegah konflik antara Iran dan AS. Namun,  dia yakin Teheran baru akan bersedia untuk bernegosiasi jika Washington mencabut sanksi ekonomi.

"Pada titik tertentu harus ada perundingan, ketegangan itu tidak boleh berlangsung selamanya ... Kedua belah pihak perlu mengajukan beberapa ide untuk membuka pintu negosiasi. Kita harus aktif mengadvokasi itu," tegas Thani.

Qatar tidak setuju dengan kebijakan Trump terhadap Iran. Mereka berupaya keras untuk menghindari konfrontasi antara keduanya yang dikhawatirkan dapat menjadi ancaman besar bagi kestabilan Timur Tengah.

Al-Thani juga mengatakan Qatar bersedia mendukung proposal perdamaian apapun untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina, tetapi hanya jika proposal itu disetujui oleh Palestina. 

Sumber : The Guardian