Rusia buka pintu bagi ribuan pekerja asal Korea Utara

Rusia mengizinkan ribuan pekerja Korea Utara memasuki wilayahnya. Selain itu, Moskow juga mengeluarkan izin kerja bagi mereka, ungkap Wall Street Journal dalam laporannya pada Kamis (2/8).

Lebih dari 10.000 pekerja Korea Utara baru terdaftar di Rusia sejak September lalu, tulis surat kabar tersebut, mengutip catatan dari Kementerian Dalam Negeri Rusia.

Tindakan Rusia berpotensi melanggar sanksi Amerika Serikat (AS) untuk mengurangi arus pemasukan ke Korea Utara dan memberi tekanan pada Pyongyang untuk menanggalkan senjata nuklirnya, tulis Journal, dengan mengutip pernyataan para pejabat AS. 

Dokumen Kementerian Tenaga Kerja yang diperoleh oleh Journal menunjukkan bahwa minimal 700 izin kerja baru telah dirilis untuk warga Korea Utara di Rusia pada tahun ini. Demikian seperti dikutip dari Reuters, Jumat (3/8).

Pejabat AS tengah menyelidiki kemungkinan pelanggaran sanksi dalam kasus ini. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia tidak merespons permintaan untuk berkomentar.

"Sangat jelas bahwa Rusia perlu berbuat lebih banyak. Rusia mengatakan ingin hubungan yang lebih baik dengan AS, maka Moskow harus membuktikannya dengan bekerja sama dengan kami, bukan melawan kami," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri AS kepada Reuters.

"Diperkirakan bahwa pekerja Korea Utara di Rusia mengirim antara US150-300 juta setiap tahun ke Pyongyang. Sekarang saatnya bagi Rusia untuk mengambil tindakan. Moskow harus segera dan sepenuhnya menerapkan semua sanksi PBB yang telah ditandatangani."

Larangan mempekerjakan tenaga kerja Korea Utara adalah bagian dari jajaran sanksi yang lebih luas yang bertujuan untuk menghilangkan pendapatan rezim Kim Jong-un. Sebagian besar uang yang didapat warga Korea Utara di luar negeri berakhir di pundi-pundi pemerintah, sebut Journal dalam laporannya.

Sebuah laporan terpisah yang dirilis minggu ini oleh Asan Institute for Policy Studies yang berbasis di Seoul mengatakan antara tahun 2015 dan 2017 Perusahaan Petroleum Independen (IPC) yang berbasis di Moskow menjual jauh lebih banyak minyak ke Korea Utara daripada yang dilaporkan secara resmi.

"Jumlah minyak yang dijual IPC ke Korea Utara antara 2015 dan 2017 bisa bernilai sebanyak US$238 juta," kata laporan itu. "Ini jauh melebihi laporan resmi Rusia tentang ekspor minyak ke Korea Utara selama periode yang sama, yang berjumlah US$25 juta."

IPC dijatuhi sanksi oleh Kementerian Keuangan AS pada Juni 2017 atas perdagangannya dengan Korea Utara, dan pada bulan Desember 2017, AS memberlakukan pembatasan ketat pada impor Korea Utara hingga saat ini.

Pada September tahun lalu, Reuters menemukan bahwa setidaknya delapan kapal Korea Utara meninggalkan Rusia dengan muatan bahan bakar menuju tanah air mereka. Meskipun mereka menyatakan tujuan kapal berbeda, namun pejabat AS menilai ini merupakan taktik yang lazim digunakan untuk merongrong sanksi.