Satu tahun kudeta Myanmar, Dewan Keamanan PBB dukung kehendak rakyat

Satu tahun sejak kudeta Myanmar Februari 2021 lalu Dewan Keamanan PBB menyatakan akan tetap berpihak kepada rakyat. Saat ini Myanmar masih dalam keadaan darurat di bawah ancaman militer, sementara pemimpin Aung San Suu Kyi mendekam di penjara.

Dewan Keamanan PBB mengatakan pada hari Rabu bahwa pihaknya sangat prihatin dengan keadaan darurat yang berkelanjutan yang diberlakukan oleh militer di Myanmar. PBB dan negara-negara di seluruh dunia mendorong pembicaraan untuk menyelesaikan situasi sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat.

Seperti dikutip Reuters Kamis (3/2), dalam sebuah pernyataan yang disepakati oleh konsensus untuk menandai peringatan kudeta 1 Februari, dewan beranggotakan 15 negara itu kembali menyerukan pembebasan semua yang masih ditahan secara sewenang-wenang, termasuk pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.

Kudeta di Myanmar memicu serangan dan protes yang menyebabkan sekitar 1.500 warga sipil tewas dalam tindakan keras dan sekitar 11.800 ditahan secara tidak sah, menurut angka kantor hak asasi manusia PBB. Dewan Keamanan menyerukan diakhirinya semua kekerasan di seluruh negeri dan agar warga sipil dilindungi.

"Para anggota Dewan Keamanan menyatakan keprihatinan mendalam atas kekerasan baru-baru ini di negara itu dan menyatakan kekhawatiran pada sejumlah besar pengungsi di dalam negeri. Mereka mengutuk serangan terhadap infrastruktur, termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan," tulis pernyataan Dewan Keamanan PBB.

Pernyataan itu juga mengulangi seruan dewan untuk melakukan dialog dengan semua pihak terkait dan rekonsiliasi sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat Myanmar. Pemerintahan militer Myanmar sekarang menghadapi perlawanan bersenjata dari milisi dan pemberontak etnis minoritas yang bersekutu dengan pemerintah bayangan. Apalagi sejumlah konflik yang menewaskan warga sipil juga terjadi sejak peristiwa kudeta.

Seperti diketahui Badan Amal Internasional Save The Children mengkonfirmasi dua anggota stafnya tewas dalam serangan yang dilakukan aparat militer di Myanmar, Desember lalu. Dua staf itu ada di antara lebih dari 35 mayat, termasuk wanita dan anak-anak, yang ditemukan di negara bagian Kayah Timur. Kendati demikian, militer Myanmar membantah tuduhan yang mengatakan bahwa mereka menurunkan staf lembaga amal itu secara paksa dari mobil sebelum aksi pembunuhan terjadi.