Terkuak, bisnis Trump merugi US$1,17 miliar selama satu dekade

Laporan pajak Donald Trump menunjukkan bahwa orang nomor satu di Amerika Serikat itu kehilangan US$1,17 miliar selama satu dekade sejak pertengahan 1980-an. Hal ini diungkapkan oleh laporan The New York Times pada Selasa (7/5).

Trump kehilangan begitu banyak uang sehingga dapat terhindar dari kewajiban membayar pajak penghasilan selama delapan kali sejak 1985 hingga 1994.

Formulir wajib pajak Trump pada 1985 menunjukkan dia membukukan kerugian US$46,1 juta dari bisnis intinya yang sebagian besar terdiri dari kasino, hotel, dan gedung apartemen.

Sejumlah bisnis inti itu terus kehilangan uang dengan kerugian mencapai US$1,17 miliar pada 1994.

Laporan itu muncul setelah Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin menolak permintaan anggota DPR dari Partai Demokrat untuk menyerahkan dokumen pengembalian pajak Trump.

Keputusan Mnuchin dinilai berpotensi memicu bentrokan hukum lain antara Presiden Trump dengan Demokrat yang kini mengendalikan DPR.

Penolakan Mnuchin

Setelah ditolak Mnuchin, Demokrat di DPR berencana untuk mengajukan gugatan atau panggilan pengadilan demi memperoleh dokumen pengembalian pajak Trump.

Pada Senin (6/5), Kementerian Keuangan menolak permintaan DPR untuk mendapat salinan dokumen pajak Trump. Mnuchin menegaskan bahwa mereka telah bertindak melampaui batas.

Para analis memandang penolakan Kemenkeu sebagai tantangan langsung terhadap kekuatan DPR dan kongres secara keseluruhan yang seharusnya bertugas mengawasi pemerintah. Mereka menilai bahwa langkah itu justru semakin menyulut pertikaian antara pemerintah dan DPR.

Dalam surat yang ditujukan kepada Ketua Komite Ways and Means DPR Richard Neal pada Senin, Mnuchin menuturkan bahwa permintaan untuk memperoleh salinan dokumen pengembalian pajak presiden belum pernah terjadi sebelumnya dan dia telah berkonsultasi dengan Kementerian Kehakiman (DoJ) mengenai legalitas permohonan tersebut.

"Sesuai saran DoJ, saya menentukan bahwa permintaan komite tidak memiliki tujuan legislatif yang sah," jelas Mnuchin. "Karena itu, Kemenkeu tidak dapat mengungkapkan dokumen pengembalian pajak yang diminta."

Demokrat di kongres ingin agar pengembalian pajak Trump ditinjau untuk menelaah data terkait investasi asing, utang, atau informasi keuangan lainnya.

Trump sendiri secara konsisten menolak seruan itu, menuduh Demokrat melakukan pelecehan terhadapnya.

Banyak pihak berpendapat bahwa langkah Mnuchin akan menggerakan pertempuran hukum atas dokumen pengembalian pajak Trump. Demokrat dapat mengajukan permohonan formal kepada Internal Revenue Service (IRS) atau mengajukan gugatan pengadilan.

Segera setelah ditolak oleh Mnuchin, Neal menyatakan akan mencari nasihat hukum tentang langkah apa yang perlu diambil selanjutnya.

"Menkeu Mnuchin memberi tahu saya bahwa IRS tidak akan memberikan dokumen yang saya minta berdasarkan bagian 6103 dari Kode Pendapatan Internal," kata Neal. "Saya akan berkonsultasi dengan penasihat hukum dan menentukan respons yang sesuai."

Analis membantah pernyataan Mnuchin yang menyatakan DPR tidak memiliki tujuan legislatif yang sah untuk meminta dokumen pajak Trump.

Daniel Hemel, asisten profesor di fakultas hukum Chicago University, mengungkapkan bahwa Komite Ways and Means memiliki otoritas pengawasan atas IRS dan sistem pajak secara umum.

"Pertanyaan mengenai apakah presiden membayar pajaknya merupakan hal penting bagi moral pajak secara keseluruhan," jelas Hemel.

Permintaan untuk meninjau dokumen pengembalian pajak, lanjutnya, bukan berarti komite tersebut melewati batas wilayah IRS. Namun, langkah itu justru dilakukan DPR untuk memeriksa apakah IRS melakukan tugasnya dengan benar.

"Jika sebelumnya ada yang meragukan bahwa Trump mengutak-atik administrasi perpajakan negara, fakta bahwa Mnuchin tidak membiarkan IRS mematuhi permintaan Neal seharusnya sudah menjawab keraguan itu," tegasnya. (AFP dan The Guardian)