sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Voting draf Brexit kembali digelar pekan depan

PM May mencabut biaya 65 poundsterling yang harus dibayar oleh warga Uni Eropa agar dapat melanjutkan hidup di Inggris pasca-Brexit.

Khairisa Ferida
Khairisa Ferida Selasa, 22 Jan 2019 13:20 WIB
Voting draf Brexit kembali digelar pekan depan

Perdana Menteri Theresa May membatalkan biaya 65 poundsterling yang harus dibayar oleh warga Uni Eropa agar dapat melanjutkan hidup di Inggris pasca-Brexit.

Rencana May itu berarti jutaan warga negara Uni Eropa yang tinggal di Inggris harus mengajukan permohonan 'status menetap' untuk tetap tinggal setelah Brexit berlaku.

Mereka yang tinggal selama lima tahun akan memenuhi syarat untuk mendapat status menetap, dan mereka yang berada di Inggris selama kurang dari lima tahun dapat mengajukan status pra-menetap dan memperoleh hak setelah tinggal selama lima tahun.

'Status menetap' akan memberi warga Uni Eropa akses yang sama ke layanan kesehatan dan pendidikan pasca-Brexit, seperti halnya saat ini.

Pemerintah meluncurkan skema percontohan minggu ini melalui aplikasi smartphone. Rincian lebih lanjut akan segera diumumkan.

May juga bersumpah akan membuat perubahan pada backstop Iris. Backstop adalah posisi akhir untuk mempertahankan perbatasan terbuka di Irlandia jika Inggris meninggalkan Uni Eropa tanpa mengamankan kesepakatan yang mencakup semua.

Irlandia Utara merupakan bagian dari Britania Raya, sementara Republik Irlandia adalah anggota Uni Eropa.

Inggris dan Irlandia merupakan bagian dari pasar tunggal dan pabean Uni Eropa, sehingga produk dari kedua wilayah tidak perlu melewati pemeriksaan untuk bea cukai dan standarnya. Namun, pasca-Brexit, semua itu bisa berubah mengingat dua bagian Irlandia akan berada di pabean dan peraturan yang berbeda hingga memungkinkan terjadinya pemeriksaan di perbatasan. 

Sponsored

Aturan terkait itulah yang disebut dengan backstop Irish.

May menolak seruan untuk mengesampingkan Brexit tanpa kesempatan dan memperingatkan bahwa referendum kedua dapat mengancam kohesi sosial Inggris.

Setelah draf Brexit yang diajukannya kalah dalam pemungutan suara pekan lalu, May kini dipaksa menjabarkan 'plan B' untuk menentukan proses Brexit.

Anggota parlemen akan memberikan suara pada draf yang sudah dimodifikasi pada Selasa (29/1).

Di lain sisi, PM May berjanji akan berdiskusi dengan Partai Uni Demokratik Irlandia Utara yang membantunya mengamankan kekuasaan dan pihak lainnya tentang Irish backstop.

PM May mengatakan dia akan membawa hasil diskusi tersebut ke Uni Eropa.

Lebih lanjut, PM May mengatakan tengah menjajaki kemungkinan yang dapat mengamankan dukungan mayoritas anggota parlemen.

Janjikan perubahan yang lebih fleksikbel

May menyerang pemimpin Partai Buruh karena menolak ikut serta dalam pembicaraan dengannya.

PM Inggris itu berjanji untuk mengambil pendekatan yang lebih fleksibel, terbuka, dan inklusif untuk melibatkan anggota parlemen serta pemerintah Skotlandia dan Wales, dalam menegosiasikan hubungan masa depan dengan Uni Eropa setelah draf Brexitnya disetujui kelak.

Lantas, apa yang disampaikan May tentang referendum kedua? Kepada anggota parlemen, dia mengatakan, "Tugas kami adalah mengimplementasikan keputusan yang pertama. Saya khawatir referendum kedua akan menjadi preseden yang sulit yang dapat memiliki implikasi signifikan bagaimana kita menangani referendum di negara ini."

"Tidak kalah pentingnya, memperkuat tangan mereka yang berkampanye untuk mengacaukan Inggris. Lagipula, itu akan membutuhkan perpanjangan Pasal 50. Kita kemungkinan besar harus mengembalikan seperangkat anggota baru ke Parlemen Eropa pada Mei ... Dan saya juga percaya bahwa belum adanya pemahaman yang cukup soal referendum kedua dapat merusak kohesi sosial dengan merusak kepercayaan pada demokrasi kita," terang May.

Pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn menyatakan menolak tawaran palsu pembicaraan lintas partai untuk menemukan jalan keluar dari kebuntuan.

Corbyn sejatinya menginginkan sebuah pemungutan suara, memenangkannya, dan menegosiasikan kesepakatan dengan Brussels yang akan menempatkan Inggris dalam serikat pabean permanen dengan Uni Eropa, dengan hubungan yang kuat ke pasar tunggal dan jaminan perlindungan bagi hak-hak pekerja dan standar lingkungan.

Jika dia tidak dapat mengamankan pemilihan umum, dia tidak mengesampingkan seruan untuk referendum lain.

Apa lagi yang dijanjikan May?

Dalam pernyataannya, PM May menuturkan bahwa parlemen akan memiliki 'panggung' pada tahap negosiasi berikutnya tentang hubungan masa depan antara Inggris dan UE serta pemerintah berencana mengadakan sesi komite rahasia untuk memastikan parlemen memiliki informasi terbaru.

May pun memastikan akan melibatkan sektor bisnis, masyarakat sipil, dan serikat pekerja lebih dalam. Selain itu, memastikan parlemen mendapat jaminan bahwa perlindungan untuk hak-hak pekerja dan lingkungan tidak akan terkikis. (BBC dan Politico)

Berita Lainnya
×
tekid