Hukum negara di dunia dari Amerika sampai Arab Saudi memandang aborsi

Di seluruh dunia, aborsi menjadi perilaku yang kontroversial sekaligus kontroversial. Hukum negara-negara di dunia dalam memandang aborsi pun berbeda. Aktivis yang pro terhadap aborsi bersikeras bahwa tindakan ini adalah wujud hak asasi perempuan terhadap otoritas tubuh mereka. Sebaliknya, para oposisi menganggap aborsi adalah keputusan tak masuk akal karena konsep kehidupan berawal dari kelahiran dan aborsi justru membunuhnya.

Undang-undang di seluruh dunia tentang aborsi saat ini bergeser dengan cepat. Di kawasan konservatif seperti Turki dan Texas perlindungan terhadap hak untuk melakukan aborsi sangat dibatasi. Di negara Katolik dominan seperti Argentina dan Irlandia, para aktivis telah melakukan kampanye bertahun-tahun untuk membuat akses aborsi sampai di hukum negara. berikut hukum sejumlah egara di dunia dalam memandang aborsi.  

Arab Saudi

Sama seperti di Indonesia, sebagai negara mayoritas muslim Arab saudi hanya melegalkan aborsi jika kehidupan sang ibu berisiko akibat kehamilan atau melindunginya dari gangguan kesehatan fisik dan mental. Perkosaan atau hubungan di luar nikah dipandang dari masing-masing kasus. Terlepas dari pembatasan, aktivis aborsi telah menunjukkan bahwa perempuan sebenarnya memiliki akses yang lebih besar terhadap aborsi di Arab Saudi daripada yang mereka lakukan di negara-negara Amerika seperti Alabama dan Georgia, di mana para politisi menentang hukum Islam yang tak sejalan dengan hak perempuan.

Korea Selatan

Pada 2021, Korea Selatan melegalkan aborsi di seluruh negeri. Sebelum keputusan penting ini diambil, diperkirakan 50.000-500.000 aborsi ilegal berbahaya dilakukan di negara ini setiap tahun. Perempuan yang tertangkap mencoba melakukan aborsi ilegal dikenakan hukuman hingga satu tahun penjara.

Australia

Di Australia aborsi adalah tindakan legal di seluruh negara bagian. Pemerintah melegalkan aborsi setelah mencabut undang-undang pelarangannya yang telah berlaku selama 119 tahun. Pada 2021, Australia Selatan merupakan negara bagian terakhir yang membatalkan larangan aborsi dan membuat prosedur hukum yang sama bagi tindakan ini di seluruh Australia.

Rusia

Rusia adalah salah satu negara dengan tingkat aborsi tertinggi di seluruh dunia. Presiden Vladimir Putin mencoba untuk menurunkan upaya menurunkan tingkat kelahiran salah satunya dengan aborsi. Rusia saat ini membayar aborsi di bawah program asuransi kesehatan negara. Pemerintah Putin bersama dengan para pemimpin gereja konservatif berusaha mengalihkan dana ini ke dalam dukungan material bagi perempuan yang memilih untuk melanjutkan kehamilan.
 
Polandia

Pada tahun 2021, Polandia menjadi berita utama internasional karena melembagakan larangan aborsi yang hampir total. Meskipun mayoritas orang Polandia mendukung akses ke aborsi, pemerintah konservatif negara itu bersekutu dengan gereja Katolik, yang menentang aborsi. 

Setelah diputuskan bahwa akses ke aborsi hanya akan diizinkan dalam kasus pemerkosaan dan inses, kerumunan besar orang Polandia turun ke jalan untuk memprotes. Polandia sudah memiliki undang-undang aborsi yang sangat ketat, dan diperkirakan 200 ribu wanita meninggalkan negara itu setiap tahun untuk mencari akses aborsi di tempat lain.

Meksiko

Hingga tahun 2021, melakukan aborsi di Meksiko dianggap sebagai kejahatan. Mahkamah Agung mendekriminalisasi aborsi pada bulan September tahun itu, tetapi aktivis pro-pilihan memperingatkan ada jalan panjang di depan untuk memastikan akses terbuka ke aborsi di negara itu. Namun, pada bulan yang sama di Amerika Serikat, undang-undang aborsi restriktif mulai berlaku di Texas, di seberang perbatasan, meningkatkan prospek Meksiko menjadi tujuan bagi wanita Amerika yang mencari aborsi, kebalikan dari tren yang sudah berlangsung lama.

Amerika Serikat

Pada September 2021, Mahkamah Agung menolak untuk memblokir undang-undang Texas yang melarang aborsi di negara bagian itu setelah enam minggu. Aktivis pro-choice di Texas—dan sekutu mereka di seluruh negeri—mengecam langkah itu sebagai de facto yang hampir melarang aborsi, karena banyak wanita bahkan tidak tahu bahwa mereka hamil pada usia enam minggu. Keputusan pengadilan dapat mengatur pertikaian atas hak aborsi di tingkat nasional di Mahkamah Agung, karena kondisi saat ini di Texas bertentangan dengan keputusan penting yang menjamin akses aborsi di seluruh negeri.

Jepang

Aborsi legal di Jepang hingga 21 minggu dan 6 hari kehamilan. Salah satu perbedaan utama antara undang-undang aborsi di Jepang dan sebagian besar dunia lainnya adalah bahwa Jepang mengharuskan ayah dari bayi untuk memberikan persetujuan sebelum kehamilan dihentikan, meskipun banyak wanita menghindari hal ini dengan membawa seorang pria yang bukan ayah tetapi telah setuju untuk berpura-pura. Jepang hanya satu dari 11 negara di dunia yang memerlukan persetujuan pihak ketiga, dan para aktivis mendorong negara tersebut untuk mengakhiri persyaratan ini.

China

China bergerak untuk membatasi akses aborsi untuk meningkatkan angka kelahiran yang menurun. Tingkat kelahiran negara itu telah turun ke level terendah sejak 1961, yang cukup mengkhawatirkan pejabat pemerintah untuk membalikkan kebijakan satu anak selama beberapa dekade di China pada tahun 2015. Pengumuman bahwa China akan berusaha membatasi aborsi melalui peningkatan akses kontrasepsi atau akses aborsi terbatas atau keduanya. telah mengkhawatirkan beberapa wanita di negara ini, yang takut mereka akan dibiarkan tanpa kendali atas masa depan reproduksi mereka jika negara melarang aborsi sepenuhnya.

Argentina

Hingga 2020, aborsi hanya legal di Argentina dalam kasus pemerkosaan dan inses. Tetapi pada akhir 2020, kongres Argentina memilih untuk melegalkan aborsi hingga 14 minggu kehamilan. Keberhasilan undang-undang tersebut sebagian disebabkan oleh gerakan protes besar-besaran dari wanita Argentina dan sekutu mereka, yang kampanye selama bertahun-tahun memuncak dalam undang-undang baru. Legalisasi merupakan pukulan bagi pendirian agama negara itu, gereja Katolik, yang menentang akses aborsi.

Afrika Selatan

Aborsi dilegalkan di Afrika Selatan pada tahun 1996, selama transisi negara dari apartheid ke demokrasi. Amandemen undang-undang tahun 2008 memperluas akses dengan mengizinkan perawat terlatih untuk melakukan aborsi. Namun, terlepas dari kekuatan hukum yang ada yang melindungi hak atas aborsi, ada kesenjangan akses yang signifikan di negara ini, dengan perempuan di daerah pedesaan mengalami kesulitan dalam menemukan penyedia yang bersedia dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di perkotaan.

Italia

Budaya Italia yang sangat Katolik telah menyebabkan undang-undang aborsi yang membatasi di negara itu. Meskipun legal untuk 90 hari pertama kehamilan, melakukan aborsi di Italia adalah proses yang rumit. Penyedia diperbolehkan untuk memilih keluar dari menyediakan aborsi karena "keberatan hati nurani," yang membuat banyak perempuan dan anak perempuan berebut untuk menemukan penyedia dalam kerangka waktu yang diperlukan. Kesulitan ini diperburuk selama pandemi virus corona, ketika perbatasan ditutup dan perempuan tidak dapat bepergian ke luar negeri untuk mencari penyedia yang bersedia.

Turki

Meskipun aborsi telah dilegalkan di Turki sejak tahun 1983, prosedur ini menjadi semakin sulit untuk diakses. Presiden konservatif negara itu, Recep Tayyip Erdogan, mengatakan bahwa dia percaya aborsi adalah kejahatan, dan bahwa semua wanita harus memiliki tiga anak. Rumah sakit umum diizinkan untuk menolak menyediakan aborsi hanya berdasarkan sudut pandang presiden, sehingga sulit bagi banyak perempuan untuk membayar aborsi di klinik swasta, dan dengan demikian mengakses aborsi sama sekali.

India

Pada tahun 2021, India mengesahkan undang-undang yang secara signifikan memperluas akses ke aborsi. Undang-Undang Amendemen Pengakhiran Kehamilan secara Medis tahun 2021 memperluas alasan aborsi akan diizinkan untuk memasukkan alasan terapeutik, kemanusiaan, eugenik, dan sosial, yang memungkinkan akses yang hampir universal. Tujuan yang dinyatakan India dalam memperluas akses adalah untuk menurunkan angka kematian ibu di negara tersebut.

Irlandia

Irlandia melegalkan aborsi di seluruh negeri dalam referendum seismik 2018. Bangsa Katolik memberlakukan larangan aborsi hampir total pada tahun 1983 yang memberi ibu dan janin hak hukum yang sama. Tiga puluh lima tahun kemudian, para pemilih menolak ketentuan ini hampir 2 banding 1, dan sebuah undang-undang disahkan pada tahun berikutnya yang menetapkan penyedia layanan aborsi yang dikelola negara di negara itu.

Indonesia

Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia undang-undang mengenai aborsi sudah disahkan sejak 2009. Sementara, pendapat umum masyarakat menyatakan bahwa aborsi adalah pekerjaan tabu, terlebih jika dilihat dari perspektif agama. Pada UU Kesehatan 2009 pasal 75 disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali untuk dua kelompok, yakni perempuan dengan indikasi kedaruratan medis dan perempuan yang hamil akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis. Tindakan aborsi pada kelompok kedua ini harus didahului dan diakhiri dengan konseling oleh pihak yang berkompeten. Aborsi yang dilakukan secara ilegal juga dinyatakan melanggar hukum. (stacker)