Mengetahui tentang tanah hak guna usaha (HGU)

Mengenai keberadaan tanah HGU tersebut di dalam tata hukum pertanahan, sejarawan agraria Ahmad Nashih Luthfi mengatakan, benar bahwa status tanah itu tetap tanah negara. Perseorangan maupun perusahaan atau badan hukum, diberi hak guna oleh negara. Jika telah habis atau disebabkan hal lain, tanah itu bisa diambil kembali oleh negara.

“Ini dijelaskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960,” kata Luthfi ketika dihubungi reporter Alinea.id, Selasa (19/2).

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah (PP 40) Pasal 5 ayat 2 menyebut, luas maksimum tanah yang dapat diberikan hak guna usaha kepada perorangan adalah 25 hektare.

Sayangnya, UUPA dan PP 40 tidak menentukan secara definitif batas maksimum luas HGU yang bisa diberikan kepada perusahaan atau badan hukum. Akibatnya, pemberian HGU yang luas selama sekian dekade berkontribusi pada ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia.

Menurutnya, ketentuan luas penguasaan HGU ini harus diatur dalam RUU Pertanahan yang sekarang sedang digodok di parlemen.