Potensi bisnis batu bara dan masalahnya

Laporan riset yang termuat di Coalruption menyebut, sejak 2001 korupsi juga telah mendorong kenaikan jumlah penerbitan izin usaha pertambangan hingga 13 kali. Hampir separuhnya dikeluarkan untuk pertambangan batu bara.

Tak bisa disangkal, proses desentralisasi pemerintah sejak 2001 sudah meningkatkan jumlah kasus korupsi, karena pemerintah kabupaten dan provinsi punya kuasa yang lebih besar atas pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka.

Sebelum 1999, peraturan pertambangan dijalankan secara terpusat. Lalu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mendelegasikan kewenangan itu ke pemerintah daerah, termasuk soal kelola izin pertambangan.

Selain itu, ada kemampuan bagi pemerintah daerah untuk menaikkan pendapatan daerah dengan memberlakukan jenis pajak baru, serta menerbitkan izin pertambangan dan ekspor baru. Dari tahun 2001 hingga 2010, jumlah perizinan naik dari 750 menjadi 10.000. 40% di antaranya merupakan izin pertambangan batu bara.

Mudahnya perizinan ini menjadikan ekspor batu bara ilegal naik menjadi 90 juta ton, dengan nilai sekitar US$5 miliar, setara Rp58 triliun, setiap tahun. Besarnya produksi dan kemudahan mengekspor batu bara, maka industri batu bara mengalami transformasi, dari pemain kecil menjadi negara pengekspor batu bara termal terbesar di dunia, dalam kurun waktu kurang dari tiga dekade.