sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Bagaimana jurnalisme independen akan bertahan dari perang di Ukraina?

"Perang terhadap media independen di Rusia berlangsung singkat dan kejam," kata Zygar.

Arpan Rachman
Arpan Rachman Minggu, 26 Jun 2022 08:12 WIB
Bagaimana jurnalisme independen akan bertahan dari perang di Ukraina?

Ketika Forum Media Global 2022 berlanjut di markas Deutsche Welle Bonn pada Selasa (21/6), jurnalis Rusia yang diasingkan Mikhail Zygar mengatakan kepada panel "Membentuk Masa Depan Jurnalisme di Masa Perang" bahwa, dalam satu dekade, tindakan keras Kremlin terhadap jurnalisme independen telah memfasilitasi penyebaran propaganda dan wacana politik yang terpolarisasi, sehingga memudahkan negara untuk mengisolasi dan membungkam suara-suara kritis.

"Perang terhadap media independen di Rusia berlangsung singkat dan kejam," kata Zygar, yang bekerja di negara itu hingga menginvasi Ukraina. Meskipun dia dan rekan-rekan jurnalis independennya telah lama menghadapi pelecehan dan intimidasi dari Kremlin, dia dulu merasa yakin tentang dampak pekerjaan mereka terhadap publik Rusia. "Saya cukup yakin bahwa kami mendapat perhatian penuh dari penonton dan tidak mungkin untuk menghancurkan kami," katanya. "Tapi saya salah."

Berdasarkan pengalaman mereka, Zygar dan rekan panelisnya — jurnalis Ukraina Angelina Kariakina, Komisioner Budaya dan Media Jerman Claudia Roth dan Komisioner Transparansi dan Nilai Uni Eropa Vera Jourova — menjelaskan bagaimana perang telah memperburuk perpecahan dan polarisasi yang mengancam demokrasi dan kebebasan berbicara.

Perang propaganda

Indeks Kebebasan Pers Dunia 2022 yang diterbitkan oleh Reporters Without Borders pada bulan Mei menunjukkan peningkatan dua kali lipat dalam polarisasi yang diperkuat oleh informasi yang salah — memicu perpecahan di dalam negara, di dalam kawasan, dan secara global.

Kondisi yang memecah-belah seperti itu memberikan latar belakang untuk "pertarungan antara demokrasi dan otoritarianisme," kata Roth.

Dalam perang ini, "Propaganda adalah senjata yang ampuh," kata Roth.

Uni Eropa telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur platform digital.

Sponsored

"Menyebarkan informasi yang salah telah menjadi cara menghasilkan uang bagi perusahaan media sosial besar," kata Jourova. "Ini harus dihentikan."

Algoritma yang digunakan di media sosial, kata Jourova, mengurangi paparan terhadap beragam sumber informasi dan pandangan yang berlawanan, membangun gelembung opini dan mendorong polarisasi politik. Dengan cara ini, media sosial "menghilangkan elastisitas, toleransi, dan pola pikir kita yang demokratis."

Negara-negara UE dapat mendorong lebih keras untuk membuat platform digital berinvestasi lebih banyak dalam struktur pengecekan fakta mereka, kata Jourova.

Bertahan untuk berdamai

Perjuangan media bebas untuk bertahan hidup juga terjadi pada tataran yang lebih eksistensial.

"Dalam kasus negara saya, perhatian utama kami adalah bagaimana bertahan hidup pada hari berikutnya sementara kami melakukan pekerjaan kami," kata Kariakina, kepala berita di penyiar publik Ukraina UA:PBC. "Sebagai jurnalis Ukraina, kami dilukai, dibunuh, dimobilisasi, disiksa -- atau mengalami semua hal ini saat bekerja."

Pada 21 Juni, setidaknya 12 wartawan telah dipastikan tewas di zona pertempuran Ukraina, menurut Komite Perlindungan Wartawan (CPJ). Lebih banyak telah dilaporkan hilang, diculik atau dibunuh dalam keadaan yang tidak diketahui.

"Orang biasanya bertanya kepada wartawan Ukraina apakah mereka netral dalam konflik ini, apakah mereka juga meliput pandangan pihak lain," kata Kariakina. Terlibat secara pribadi dalam cerita perang tidak membuat liputan mereka kurang profesional, tambahnya.

“Meliput perang ini bukan tentang netralitas dan keseimbangan,” kata Kariakina. "Ini tentang membela kebenaran yang jelas," katanya.

Kariakina merinci situasi suram di mana dialog antara Rusia sebagai penjajah dan Ukraina yang diserbu menjadi tidak mungkin. Dengan semua perpecahan yang melebar selama perang saat ini, apakah ada strategi rekonsiliasi yang bisa dibayangkan?

Hukum internasional telah menetapkan prosedur yang jelas untuk rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian antarnegara. Ini termasuk komite pencari kebenaran yang mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan perang, pelaku dan agresor yang diadili, dan korban yang menerima reparasi.

Dengan mendokumentasikan kekejaman dan penderitaan manusia selama perang, jurnalis memungkinkan dialog ini, kata Kariakina kepada DW setelah panel.

"Yang kami butuhkan adalah keadilan," kata Kariakina. "Tidak ada rekonsiliasi tanpa keadilan." (DW)

Sengkarut zonasi di atas tanah LSD

Sengkarut zonasi di atas tanah LSD

Sabtu, 06 Agst 2022 17:13 WIB
Berita Lainnya
×
tekid