2.352 ASN terlibat korupsi diberhentikan Desember mendatang

Pemerintah bakal memberhentikan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat korupsi, Desember mendatang. 

“Yang masih menjabat, harus segera diberhentikan atau distop karena sudah ada UU-nya,” tutur Mendagri Tjahjo Kumolo, di PTIK, Kamis (13/9).

Langkah itu untuk menindaklanjuti temuan KPK terhadap 2.352 ASN yang terlibat korupsi. Berdasarkan informasi KPK, ribuan ASN itu masih menerima gaji sampai dengan saat ini.

Tjahjo mengatakan akan menggelar rapat bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, serta Kepala ASN guna mencari informasi lebih detail mengenai ASN tersebut.

“Hari ini kami akan rapat dengan KPK, Pak Menpan RB, dan KASN untuk mencari dengan detail 2.352 ASN yang ditemukan KPK,” ujarnya 

Tjahjo membeberkan dalam rapat hari ini juga mengundang para sekretaris daerah seluruh Indonesia di tingkat I dan II. Tujuannya, agar para sekda mengetahui jumlah, nama dan jabatan ASN di tiap daerah yang termasuk dalam temuan KPK. Kemendagri juga akan membuat MOU bersama Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menemukan masih banyaknya ASN yang menjadi terpidana kasus korupsi, namun belum diberhentikan.  Selain itu, hasil Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) pada 2015, BKN menemukan 97.000 ASN yang tidak mengisi PUPNS karena terlibat kasus korupsi. 

Data yang didapat BKN dari Dirjen Pas Kemenkumham menunjukkan 7.749 ASN telah diverifikasi dan validasi terlibat tipikor dengan rincian 2.674 ASN mendapat putusan pengadilan sudah inkracht. Sementara 317 ASN telah diberhentikan dengan tidak hormat dan 2.357 masih aktif.