251 kendaraan pribadi berplat ganjil berbalik arah

Sedikitnya 251 kendaraan pribadi berplat nomor ganjil harus berbalik arah. Mereka dilarang memasuki gerbang tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur, pada hari perdana penerapan rekayasa lalu lintas ganjil-genap, Senin pagi (12/3).

"Di GT Bekasi Timur Jalan Joyomartono ada 143 unit kendaraan dan GT Bekasi Barat Jalan Ahmad Yani sebanyak 108 unit kendaraan yang gagal lolos pemilahan pukul 06.00-09.00 WIB," kata Senior Office Keamanan dan Ketertiban PT Jasa Marga Anik Budiarti, seperti dilansir Antara di Bekasi.

Pada hari pertama penerapan aturan tersebut, petugas gabungan dari Jasa Marga, Polantas dan Dinas Perhubungan, hanya memperbolehkan kendaraan berplat nomor genap melintasi dua gerbang tol tersebut. Sesuai dengan tanggal pada hari ini.

Sementara kendaraan berplat nomor ganjil digiring petugas memutar balik pada titik U-Turn yang sudah disiapkan dan mengambil jalur alternatif.

Sanksi penilangan terhadap pengendara pun tidak nampak di lokasi pemilahan plat nomor. Petugas gabungan secara persuasif meminta pengendara memutar balik mencari jalur alternatif.

Salah satu pengendara berplat nomor ganjil, Elyas Pasaribu (33) mengaku tidak setuju dengan implementasi ganjil-genap karena membuat pengendara menjadi lebih terburu-buru mengejar waktu masuk ke dalam tol. "Saya sengaja bangun lebih pagi, supaya 'pas' jalan masih kebagian waktu untuk masuk ke tol. Tapi rupanya justru terjadi kemacetan panjang di sekitar pintu masuk tol. Selain itu, saya juga nyaris menyerempet mobil lain karena terlalu terburu-buru mengejar waktu," katanya.

Pengendara lainnya yang berplat nomor genap, Chandra Migas Sanjaya (43) menyatakan dukungannya terhadap program ganjil-genap, sebab terbukti efektif mengurai simpul kemacetan di dalam tol wilayah Kota Bekasi yang mengarah ke Jakarta. "Memang konsekuensinya kita harus bangun lebih pagi. Untuk menghindari kemacetan di gerbang tol. Tapi selepas itu situasi lalin lancar sampai Cawang," katanya.

Pegawai di salah satu perusahaan properti di Jakarta itu lebih memilih tetap berkendara pribadi daripada harus beralih ke Bus Premium Transjabodetabek yang disediakan pemerintah karena faktor kenyamanan.

Sementara pemberlakuan paket kebijakan dalam rangka mengatasi kepadatan di jalan tol Jakarta-Cikampek ditandai dalam “Launching Operasi Green Line dan Pemberlakuan Paket Kebijakan Penanganan Kepadatan di Tol Jakarta-Cikampek” di Mega City, Bekasi.

Operasi Green Line dan Pemberlakuan Paket Kebijakan Penanganan Kepadatan di Tol Jakarta-Cikampek” dibuka secara simbolis dengan pelepasan balon oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tito Karnavian. 

Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI(Korlantas Polri) Irjen Royke Lumowa, mengungkapkan paket kebijakan ini berangkat dari permasalahan kepadatan di kalan tol Jakarta-Cikampek, yang menjadi jantung jalan tol yang ada di Jabotabek. Kepadatan yang terjadi khususnya di Gerbang Tol (GT) Bekasi Barat 1 dan GT Bekasi Timur 1. 

Sementara Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menitikberatkan kepada keterlibatan masyarakat untuk optimalisasi paket kebijakan mengatasi kepadatan Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Evaluasi juga diterapkan untuk pelayanan bus premium transjabodetabek baik dari sisi okupansi maupun titik tujuan. "Kami minta maaf jika dalam pelaksanaannya masih ada yg kurang nyaman," tandasnya dalam keterangan tertulisnya.