Anies Baswedan beli antivirus dan software Rp12 miliar

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan anggaran sebesar Rp12 miliar untuk pembelian antivirus dan perangkat informasi teknologi dalam APBD 2020.

Usulan anggaran tersebut telah dimasukkan dalam kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan APBD DKI Jakarta 2020.

Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan DKI, Muhammad Nurrahman menegaskan, anggaran sebesar Rp12 miliar itu tidak hanya digunakan untuk membeli antivirus. Hal ini untuk menjawab pemberitaan yang tengah ramai diperbincangkan.

Nurrahman menyebut, anggaran itu akan digunakan untuk tiga kegiatan. Mulai dari pembelian antivirus, pembelian Microsoft Office dan database dari Oracle.

"Kelihatannya begitu ya Rp12 miliar itu kesannya antivirus tapi ada tiga kegiatan. Jadi server itu perlu untuk database," kata Nurrahman di Jakarta, Rabu (9/10).

Nurrahman menyebut, pemilihan database dari Oracle karena mengikuti database milik pusat. "Memang kita mengikuti database-nya pusat, pusat pakai Oracle, jadi kita makai Oracle, maka daerah mengikuti yang dipakai pusat (Kemendagri)," kata dia.

Ia menyebut, pembelian database tersebut mencapai Rp7,8 miliar. "Oracle database itu untuk satu core-nya Rp700.000 sampai Rp800.000. Jadi karena ada delapan core untuk server tinggal dikalikan. Jadi untuk yang Oracle per core-nya Rp797.000 sekian, hitungannya sembilan core, jadi Rp7,8 miliar. Jadi yang besar di Oracle," ucap Nurrahman.

Kemudian, untuk pembelian Microsoft Office juga menjadi penyebab bengkaknya anggaran pembelian antivirus dan perangkat informasi teknologi dalam APBD 2020. Pemprov DKI membutuhkan dana mencapai Rp4 miliar untuk itu.

"Untuk Microsoft Rp4 miliar, kita beli yang (Microsoft) 2016. Sebelumnya Microsoft bawaan dari PC yang enam bulan, nanti kita belikan yang versi 2016," ucap dia.

Microsoft ini akan di pasang mulai dari tingkat kelurahan sebanyak 276, 44 Kecamatan enam suku dinas dan di Dinas. "Di Kelurahan saja ada tiga PC," ucapnya.

Selanjutnya, untuk anggaran pembelian antivirus tidak setinggi yang diperkirakan. Pemprov DKI hanya membutuhkan Rp384 juta untuk membeli antivirus.

"Kalau untuk antivirus rutinitas setiap tahun karena ada upgrade, jadi setiap tahun kita beli, sewa, sewa setiap tahunnya, karena ada penambahan terus. Walaupun itu kita tidak beli tahun berikutnya ada upgrade support kita tidak masuk, enggak ikut support tambahan, seperti virus yang terus berkembang dan sebagainya. antivirus Rp384 juta satu tahun," katanya.