Anies dan PKS diminta kerja sama percepat pemilihan wagub DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai perlu mendesak pimpinan DPRD DKI untuk mempercepat pemilihan wakil gubernur (wagub) pengganti Sandiaga Uno. PKS harus ikut membantu agar dua kader mereka dapat menempati kursi wagub yang berada dalam kekosongan selama hampir setahun terakhir.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bestari Barus menuding pimpinan DPRD DKI, menjadi sumber penyebab molornya pemilihan wagub DKI. 

Pelaksanaan rapat pimpinan gabungan (rapimgab) yang terus digagalkan oleh absennya pimpinan, menjadi kendala dalam pemilihan wagub DKI.

"Kalau dibilang kendala ya adanya di pimpinan, pimpinan sampai hari ini belum menjadwalkan yang namanya rapimgab sebagai langkah awal sebelum melakukan paripurna pengesahan tata tertib," kata Bestari saat dihubungi jurnalis Alinea.id, Jumat (9/8).

Bestari menyarankan Gubernur Anies untuk menyurati Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi untuk mempercepat pemilihan wagub. Menurutnya, surat akan memberi daya dorong ekstra ketimbang hanya disampaikan secara lisan. Apalagi sebelum ini, telah muncul wacana pemilihan wagub DKI dilakukan oleh DPRD DKI periode 2019-2024.

"Saya kira ada baiknya kalau Pak Gubernur menulis surat kepada ketua DPRD untuk pimpinan dewan agar melakukan percepatan sebelum selesai masa bakti periode 2014 - 2019," ucapnya.
 
Bestari enggan kembali dikaitkan dengan proses pemilihan wagub. Menurutnya, tugas Pansus telah rampung dengan menyelesaikan penyusunan draf tata tertib pemilihan wagub DKI. 

"Kami dari pansus kan sudah selesai, jadi jangan bilang pansus tidak bekerja. Hanya saja sampai hari ini belum dilakukan rapimgab," kata Bestari.

Gelaran rapimgab perlu dilakukan untuk menyepakati draf tata tertib pemilihan, yang telah rampung sejak awal Juli 2019. Rapat tersebut telah tiga kali digendakan, namun selalu gagal digelar lantaran jumlah peserta rapat tidak mencapai ketentuan kuorum 50% + 1.

Menanti manuver PKS

Pengamat politik dari Univesitas Islam Negeri Jakarta Adi Prayitno mengatakan, pemilihan wagub DKI semestinya cepat selesai lantaran sudah ada draf tata tertib. Proses yang diperlukan selanjutnya adalah pemilihan dalam rapat paripurna.

Menurut Adi, Fraksi PKS yang menjadi pengusul dua nama kandidat wagub memiliki masalah dengan fraksi-fraksi lain di DPRD. Hal ini menyebabkan komunikasi politik yang seharusnya dibangun dengan baik tak dapat tercapai.

"Problemnya ada komunikasi politik yang buntu antara PKS dengan fraksi-fraksi di Kebon Sirih. Bahkan belakangan PKS terkesan sendirian memperjuangkan posisi wagub tanpa bantuan Gerindra," kata Adi kepada reporter Alinea.id.

Artinya, kata dia, PKS harus lebih agresif dalam bermanuver untuk mendesak fraksi-fraksi lain segera menggelar rapat paripurna dan melakukan pemilihan. "Jadi, bukan menunggu keajaiban datang dari langit," katanya.

Ia menegaskan, bahwa kekuasaan politik itu harus diperjuangkan. Sehingga, PKS harus memperjuangkan hal itu.

"Kuncinya ada di PKS, karena secara politik wagub DKI jatah PKS. Tinggal bagaimana PKS memanfaatkan peluang emas itu dengan baik, menjinakkan para politisi Kebon Sirih untuk segera voting," katanya.

Apabila semua itu selesai dilaksanakan, Adi meyakini bahwa rapat paripurna dan voting wagub DKI akan terjadi dalam sekejap. "Karena politik kita itu intinya lobby, negoisasi, dan power sharing," ucap dia.

Sebelumnya, Gubernur Anies meminta DPRD DKI Jakarta menuntaskan pemilihan Wagub DKI sebelum masa jabatan mereka berakhir pada 26 Agustus mendatang.

Anies menyampaikan itu mengingat dirinya sudah hampir setahun bertugas tanpa didampingi wakil.

"Kita berharap DPRD segera menyiapkan agar segera bersidang, karena ini adalah bulan terakhir DPRD periode ini bertugas. Harapan saya, mereka bisa tuntaskan sebelum selesai masa jabatannya," ujar Anies di The Sultan Hotel, Jakarta, Kamis (8/8).