Arteria Dahlan anggap usulan anggaran KY tak masuk akal

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mempertanyakan usulan anggaran Komisi Yudisial (KY) dari pagu indikatif sebesar Rp184.425.617.000 tahun 2022. Menurut Arteria, sejumlah anggaran yang diusulkan KY untuk kebutuhan belanja operasional tidak masuk akal.

"Belanja pemeliharaan perkantoran Pak, itu Rp54,7 miliar untuk satu kantor Komisi Yudisial. Saya bandingkan dengan Mahkamah Agung, satu pengadilan di Mahkamah Agung, ongkosnya murah sekali, Pak. Bapak sudah Rp54,72 miliar. Orang itu enggak ada yang datang setiap hari ke Komisi Yudisial, gak seperti pengadilan, Pak. Jadi, kalau perlu, Bapak uraikan biaya pembuatan dan perawatan gedung berapa," kata Arteria kepada Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dalam rapat kerja di DPR, Senayan, Senin (7/6).

Selain anggaran pemeliharaan perkantoran, Arteria juga menilai usulan anggaran peremajaan peralatan kantor seperti PC dan laptop tidak wajar. KY mengusulkan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk peremajaan PC dan laptop sebanyak 92 unit.

"Begitu juga peralatan-peralatan pandemi Covid-19, angkanya 341 juta. KY bukan gugus satgas Covid. Mohon diberikan penjelasan," ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Selanjutnya Arteria mempertanyakan fungsi kantor penghubung di KY. "Ini keberadaaan kantor penghubung buat apa, Pak. Ini nanti dijelaskan. Ini kan belum kita sepakati, Pak, tiba-tiba Bapak declare mau bangun kantor penghubung. Ini baru rencana kan, Pak. Ada biaya untuk kantor penghubung seolah-olah sudah beroperasi," tukas Arteria.

Tak berhenti di situ, Arteria kembali mempertanyakan usulan anggaran Rp16 miliar untuk integritas hakim di KY. "Berikutnya untuk program integritas hakim. Di sini hampir Rp16 miliar untuk standarisasi profesi. Kegiatan advokasi tiap tahun ada, pelatihan kode etik tiap tahun ada. Berubah tidak kode etiknya? Ini angkanya keluar semua sampai Rp16 miliar," cecar Arteria.

Selanjutnya, mengenai anggaran seleksi hakim agung di KY sebesar Rp16 miliar. Arteria menilai jumlah tersebut tidak wajar jika dibandingkan dengan biaya penetapan hakim agung yang dilakukan DPR RI.

"Untuk menetapkan hakim agung di DPR, biayanya gak sampai ratusan juta. DPR, Pak, kita dihujat terus, Pak, tapi KY mau cari hakim agung miliaran. Sampai dengan hampir Rp18 miliar," ujarnya.

Untuk itu, Arteria kemudian meminta Sekjen KY untuk membuat usulan lebih rasional. "Tapi kalau Bapak bersikeras bahwa angka-angka ini angkanya ideal, tentu kami pertimbangkan, Pak," pungkasnya.