sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Bangun IKN baru Menteri Bappenas sesumbar tak bebani APBN

Kota yang diberi nama Nusantara ini disusun dengan sebuah perencanaan yang luar biasa, dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknokratik.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Selasa, 18 Jan 2022 16:19 WIB
Bangun IKN baru Menteri Bappenas sesumbar tak bebani APBN

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meyakini pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tidak akan membenani anggaran negara atau APBN.

Menurutnya, kota yang diberi nama Nusantara ini disusun dengan sebuah perencanaan yang luar biasa, dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknokratik.

"Tentu isu yang berkembang adalah apakah akan memberatkan APBN. Ada Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) di sini. Kita akan mengadaptasi bisnis model dan finansial model sedemikian rupa, tidak memberatkan APBN," kata Suharso dalam konferensi pers di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1).

Menurut Suharso, selain tidak membenani APBN, pembangunan IKN baru justru menambahkan aset dalam negeri. Dia mengatakan, pendekatan pembangunan IKN baru dilakukan dengan cara yang berbeda, dan tentu saja tidak berdampak pada warisan utang yang membenani APBN di masa depan.

"Jurusnya tentu akan berbeda. Dan visi-misi pemerintah tentu tajam untuk ini. Kita tidak serta-merta kemudian akan merugikan anak cucu kita. Jadi isu itu (membenani APBN) sama sekali saya berani untuk menolak," katanya.

Dia menambahkan, dalam pembangunan IKN, pemerintah sudah mempersiapkannya secara matang dan terukur. "Jadi kita benar-benar memperhitungkannya denga penuh telaten dan teliti. Apalagi Ibu Menkeu itu, kalau saya dianggap ngegasnya, Ibu (Sri Mulyani) itu ngeremnya. Dan remnya itu terukur. Dan kami juga ngegasnya terukur," pungkas politikus PPP ini.

Namun, di website IKN, tertulis pendanaan IKN sebesar 53,5% menggunakan APBN. Sisanya 46,5% menggunakan dana lain dari skema KPBU, swasta dan BUMN. Sebelumnya pemerintah hanya berencana menggunakan anggaran APBN sebesar 19,2% dari total anggaran yang diperkirakan mencapai Rp466 triliun.

Rinciannnya, melalui APBN sebesar 19,2% atau Rp89,472 triliun; melalui swasta porsinya 26,2% atau sebesar Rp122,092 triliun, dan melalui KPBU porsinya 54,6% atau sebesar Rp254,436 triliun.

Sponsored
Berita Lainnya
×
tekid