sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

BEM SI disebut salah alamat jika sampaikan tuntutan tolak penundaan pemilu kepada Jokowi

"Wacana maupun gerakan-gerakan penundaan pemilu atau Presiden Jokowi tiga periode itu ada di media dan di luar parlemen."

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Senin, 11 Apr 2022 05:30 WIB
BEM SI disebut salah alamat jika sampaikan tuntutan tolak penundaan pemilu kepada Jokowi

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana kembali menggelar aksi pada hari ini atau Senin, 11 April 2022. Salah satu tuntutan yang dibawa adalah menolak penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ataupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Menurut Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, BEM SI salah alamat jika tuntutan tersebut menyasar Presiden Jokowi. Dalihnya, baru sebatas wacana dan sebatas upaya-upaya di luar proses politik dan konstitusi.

"Selama ini wacana maupun gerakan-gerakan penundaan pemilu atau Presiden Jokowi tiga periode itu ada di media dan di luar parlemen," ujarnya dalam keterangannya, Minggu (10/4).

Dasco berpendapat, sepantasnya BEM SI menyasar parlemen dalam menyampaikan aspirasi itu. Pangkalnya, proses politik penundaan ataupun perpanjangan tiga periode, prosesnya dilakukan di DPR dan MPR.

"Kenapa selama ini saya juga tidak terlalu banyak mau menanggapi soal isu perpanjangan penundaan pemilu maupun masa jabatan Presiden Jokowi tiga periode? Karena proses politiknya belum masuk," bebernya.

Lebih jauh, Dasco mengungkapkan, belum ada satu pun partai yang secara resmi memasukkan usulan penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden ke DPR. Bahkan, fraksi-fraksi di Senayan sepakat dengan KPU, "pesta demokrasi" tetap digelar pada 2024.

"Kita sudah menentukan tanggal [pelaksanaan Pemilu 2024], kemudian tahapan-tahapan yang akan dilakukan. Kapan proses verifikasi, kapan kemudian logistik, kapan kemudian pencoblosan, semua tahapan itu dibicarakan di parlemen," tuturnya.

BEM SI mulanya berencana melakukan aksi 114 di depan Istana Negara, Jakarta. Namun, belakangan dianulir dan diganti di depan Kompleks Parlemen, Jakarta.

Sponsored
Berita Lainnya
×
tekid