Cara Gus Dur mendamaikan Papua

Aksi massa dan kerusuhan di beberapa tempat di Papua, yang dipicu ujaran rasisme kepada mahasiswa di Surabaya dan Malang, membuat sejumlah orang rindu sosok presiden ke-4 Indonesia, Abdurrahman Wahid atau yang biasa disapa Gus Dur.

Ketika Gus Dur menjabat presiden (1999-2001), Indonesia menghadapi masalah disintegrasi. Beberapa daerah ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya Papua—saat itu masih bernama Irian Jaya.

Sejumlah orang menganggap, Gus Dur bisa meredam bara konflik yang lama menyala di Bumi Cenderawasih. Hal itu diakui aktivis dari Papua, Arkilaus Baho.

"Kalau saya mengibaratkan, Gus Dur itu ibarat memberikan air kepada orang yang sedang haus," ujar Arkilaus saat ditemui Alinea.id di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (26/8).

Arkilaus menilai, Gus Dur adalah presiden yang paling demokratis terhadap masyarakat Papua. Bukti nyatanya, kata dia, Gus Dur mengembalikan nama Papua dan memperbolehkan orang Papua mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Dia memandang, Gus Dur sudah menaikkan martabat orang Papua, sehingga merasa terhormat di tanahnya sendiri. Namun, sayang masa-masa indah itu tak berlangsung lama. Mandatnya dicabut MPR pada 23 Juli 2000, dan diganti Megawati Soekarnoputri.

"Setelah itu tak ada lagi kebebasan di Papua. Selesai," katanya.

Aktivis LSM Komunitas Noken Kota Sorong, Agustinus Kambuaya pun mengungkapkan hal yang serupa. Menurutnya, Gus Dur begitu manusiawi memperlakukan rakyat Papua. Gus Dur, kata Agustinus, sama sekali tak ingin ada tindakan represif di Papua.

"Makanya dia tak mau menggunakan pendekatan keamanan untuk menangani konflik di Papua," ujarnya ketika ditemui di tempat yang sama.

Pendekatan kemanusiaan

Anggota Ombudsman sekaligus penulis buku Gus Dur, Islam Nusantara, dan Kewarganegaraan Bineka: Penyelesaian Konflik Aceh dan Papua 1999-2001 (2018) Ahmad Suaedy mengatakan, Gus Dur memiliki cara mumpuni menangani konflik di Papua. Dia mengatakan, cucu KH Hasyim Asy’ari itu terlihat elegan karena mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

"Dia mau mendengarkan apa pun suara mereka. Termasuk menuntut merdeka, itu beliau dengarkan," kata dia saat dihubungi, Sabtu (24/8).

Dihubungi terpisah, koordinator Jaringan Gusdurian sekaligus putri pertama Gus Dur, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid atau Alissa Wahid mengenang masa ketika ayahnya menangani konflik Papua.

Dia menuturkan, ayahnya sangat konsisten terhadap keadilan dan kemanusiaan di tanah Papua. Sebab, ayahnya tahu kalau hal itu belum hadir di tanah Papua.

"Prinsip yang dia (Gus Dur) pakai itu tak boleh ada diskriminasi. Gus Dur sadar, persoalan Papua tak sekadar tembak-tembakan. Keinginan merdeka itu pasti karena ada sesuatu yang belum selesai. Dan, itu yang coba diselesaikan Gus Dur," katanya saat dihubungi, Senin (26/8).

Alissa mengatakan, Gus Dur juga menyadari pemerintah pusat belum adil terhadap Papua karena selama ini, provinsi paling timur Indonesia itu hanya dipandang wilayah eksploitasi sumber daya alam.

"Pola pikirnya beliau, Indonesia jangan minta aja dong. Indonesia itu mestinya memberi kalau memang Papua bagian dari Indonesia," kata dia.

Menurut Alissa, Gus Dur ingin sekali masyarakat Papua mendapatkan haknya sebagai warga negara. Sebab, hal itu terkait erat menghadirkan kemerdekaan Indonesia kepada rakyat Papua.

Alissa mengatakan, seperti yang dicontohnya Gus Dur, pemerintah mesti memberi kebebasan berekspresi, bila ingin rakyat Papua menerima dengan sepenuh hati sebagai bagian dari NKRI.

“Gus Dur itu prinsipnya kemanusiaan dan keadilan hanya bisa tercapai kalau antikekerasan dan antipenindasan. Jadi, prinsip pembebasan, bukan kebebasan,” ujarnya.

Sikap yang serba salah

Ahmad Suaedy mengatakan, Gus Dur merasa, orang Papua mesti diberi kebebasan berpendapat karena hanya dengan cara itu pemerintah dapat memahami Papua, seperti mengapa selalu ada konflik yang sampai saat ini masih belum selesai.

"Bahkan dikasih uang. Jadi, waktu Kongres Rakyat Papua itu dikasih uang Rp1 miliar oleh Gus Dur, supaya mereka rembuk," ucapnya.

Di dalam buku Gus Dur di Istana Rakyat: Catatan Tahun Pertama (2000) yang ditulis Hendra Lesmana dan kawan-kawan disebutkan, sebelum Kongres Rakyat Papua digelar, ada sebuah pertemuan yang menamakan diri Kongres Pertama Pemuda Papua Barat di Jayapura pada pertengahan Mei 2000.

Kongres tersebut diikuti sekitar 400-an pemuda Papua Barat dari 14 kabupaten. Mereka menyimpulkan, Papua tak terlibat dalam Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 (Sumpah Pemuda) di Jakarta. Lalu, aspirasi itu dibawa ke Kongres Rakyat Papua yang diadakan pada 29 Mei-3 Juni 2000 di Jayapura.

Menariknya, Kongres Rakyat Papua sempat tertunda pelaksanaannya karena dana belum cukup. Menurut Tri Agung Kristanto dalam tulisannya “Bara Disintegrasi itu Masih Menyala” di buku Perjalanan Politik Gus Dur (2010), Gus Dur menyumbangkan dana Rp1 miliar agar kongres yang dihadiri tak kurang 5.000 rakyat Papua itu terealisasi.

“Gus Dur adalah penyumbang dana terbesar untuk kongres tersebut,” tulis Tri Agung.

Selain itu, Gus Dur mengembalikan nama Papua dan mengizinkan bendera Bintang Kejora berkibar di bawah bendera Merah-Putih.

“Yang sebelumnya mustahil dilakukan di era Orde Baru,” tutur Suaedy.

Suaedy mengatakan, Gus Dur memposisikan nama Papua dan bendera Bintang Kejora sebagai identitas kultural rakyat Bumi Cenderawasih, bukan simbol untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Nama Irian Jaya sendiri disematkan pada 1 Maret 1973 berdasarkan peraturan Nomor 5 Tahun 1973, sebagai pengganti nama Irian Barat. Saat kunjungan resmi ke Papua, tepatnya 1 Januari 2000, Gus Dur memaklumkan nama Irian Jaya diubah menjadi Papua, seperti nama yang pernah diberikan Kerajaan Tidore pada 1800-an.

Pengamat masalah Papua, Frans Maniagasi di dalam bukunya Masa Depan Papua: Merdeka, Otonomi Khusus, dan Dialog (2001) menulis, pada 4 Juli 2000 Gus Dur menerima delegasi Presidium Dewan Papua (PDP) yang melaporkan hasil Kongres Rakyat Papua.

Di dalam pertemuan tersebut, ada tiga hal yang disampaikan Gus Dur. Pertama, menerima dan akan mempelajari hasil kongres. Kedua, akan ditindaklanjuti dengan dialog yang intensif dan berlanjut, sebagai upaya mencari solusi terbaik bagi penyelesaian masalah Papua.

“Ketiga, presiden meminta kepada elite politik dan kekuasaan di Jakarta agar menghentikan polemik yang tak bermanfaat mengenai persoalan Papua,” tulis Frans.

Meski menerima delegasi PDP, Gus Dur sebenarnya kecewa dengan Kongres Rakyat Papua. Tri Agung Kristanto di dalam buku Perjalanan Politik Gus Dur menulis, sehari setelah kongres berakhir, kekecewaan Gus Dur bukan hanya karena kongres itu tak sesuai harapan pemerintah, tetapi juga merekomendasikan agar Papua keluar dari NKRI.

Langkah Gus Dur pun bukannya mendapat pujian. Dia dipersalahkan, serta dikecam politisi nasional dan tokoh Papua.

“Karena sejak kongres itu berakhir, ketegangan antara aparat dan rakyat Papua yang mendukung kemerdekaan semakin memuncak,” tulis Tri Agung.

Di dalam buku Gus Dur di Istana Rakyat disebutkan, pemerintah dan Kapolri memerintahkan agar semua bendera Bintang Kejora yang dikibarkan di Papua pasca-kongres diturunkan. Kerusuhan pecah di Wamena pada 6 Oktober 2000. Bentrokan menyebabkan 30 orang tewas.

Bentrok antara masyarakat dengan aparat juga terjadi di Merauke pada 4 November 2000. Tragedi berdarah di Wamena membuat pemerintah ambil tindakan.

“Presiden Gus Dur dalam sidang kabinet memutuskan bendera Bintang Kejora dianggap sebagai lambang separatisme serta bukan lagi bendera budaya, dilarang dikibarkan di seluruh Papua pada Oktober 2000,” tulis Tri Agung.

Perihal penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pun tak luput dari kritik. Menurut Frans Maniagasi, Gus Dur dikecam anggota parlemen lantaran penggantian nama itu tanpa melalui pengesahan undang-undang.

Polemik yang menarik lainnya, Gus Dur meminta Ketua PDP Theys Elluay yang ditahan atas tuduhan makar untuk segera dibebaskan. Dia pun mendesak Kapolri Jenderal S. Bimantoro melaksanakan keputusannya.

“Mega selaku wapres didukung anggota kabinet bidang Polkam menentang keputusan itu. Mega rapat kabinet dengan anggota bidang Polkam, saat Gus Dur sedang ke Manado. Keputusannya, Theys tetap ditahan atas tuduhan makar,” tulis Frans.

Beda cara penanganan

Menanggapi cara menangani gejolak Papua hari ini, Ahmad Suaedy mengatakan, pemerintah sangat gagap. Hal itu terlihat dari sikap pemerintah yang reaktif dalam menyikapi protes, dan menggunakan pendekatan keamanan untuk mengatasinya.

Sikap aparat yang reaktif ketika ada kasus dugaan pembuangan bendera Merah-Putih di asrama Papua di Surabaya, menurutnya, hal yang fatal. Sebab, duduk perkaranya masih sumir. Belum lagi ujaran rasisme, yang membuat orang Papua marah.

"Orang Papua diangkut semua sama polisi, itu kan reaktif. Dan itu membuat orang Papua marah," katanya.

Menurut Suaedy, penanganan ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Gus Dur. Suaedy mengatakan, Gus Dur punya hubungan baik dengan para tokoh lokal Papua, sehingga dia begitu memahami persoalan Papua.

"Gus Dur itu dekat dengan kepala suku, kepala gereja, pendeta, dan pastur. Kalau ada gejolak tak menggunakan pendekatan militeristik," tuturnya.

Suaedy menuturkan, Gus Dur bahkan pernah mengajak para petinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM) berdialog untuk menyelesaikan konflik. Hal ini, menurutnya, tak pernah terpikir di benak presiden Indonesia lainnya.

"Di masa Soeharto dan Habibie, yang namanya OPM dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) itu kan mesti diberantas. Tapi oleh Gus Dur itu diajak bicara. Gus Dur bilang, ‘kamu mau minta apa silakan diutarakan, asal jangan minta merdeka’," kata dia.

Lebih lanjut, Suaedy menjelaskan, Gus Dur punya anggapan bahwa ekosistem demokrasi di Papua mesti dibangun dan dirawat. Sebab, dengan begitu rakyat Papua merasa seperti suku-suku lain di Indonesia.

Dia memberi contoh. Ketika masyarakat Papua sedang diskusi tentang apa pun, bahkan tentang kemerdekaan, polisi diminta melindungi mereka agar tak diganggu.

"Gus Dur begitu melindungi kebebesan berbicara dan berpikir orang Papua," ujarnya.

Semua hal yang dilakukan Gus Dur, dalam pandangan Suaedy, luput dari perhatian Presiden Joko Widodo. Menurut dia, mantan Gubernur DKI Jakarta itu belum terlihat langkah riilnya dalam merawat demokrasi di tanah Papua.

"Meski Pak Jokowi itu melaksanakan pembangunan, tapi hak untuk bicara dan hak media untuk meliput mereka, itu sangat dibatasi. Perasaan orang Papua itu tidak dibentuk," ujarnya.

Sementara itu, komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara menuturkan, masalah di Papua tak cukup diselesaikan hanya dengan pembangunan infrastruktur. Sebab, pangkal masalahnya ada pada perlakuan pemerintah terhadap orang Papua.

"Harus ada perlakuan setara. Kemudian, tak sewenang-wenang. Ada kebebasan mengutarakan pendapat dan demonstrasi," ujarnya ketika dihubungi, Sabtu (24/8).

Lain halnya dengan Gus Dur. Kata Beka, mantan Ketua Tanfidziyah (badan eksekutif) Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjunjung nilai-nilai kesetaraan saat menangani konflik di Papua. Dia menerima aspirasi rakyat.

"Pendekatannya, bukan hanya soal ekonomi saja, tetapi juga pendekatan sipil-politik," ujarnya.