Pandemi Covid-19 berdampak berlapis dan mendalam terhadap perempuan

Kasus pandemi coronavirus baru (Covid-19) di Tanah Air disebut berdampak berlapis dan mendalam terhadap perempuan. Pangkalnya, acapkali dilekatkan dengan peran di ranah domestik.

Misalnya, terang Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Dinda Nuur Annisa Yura, bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga. Pangan, salah satunya.

"Sehingga, perempuanlah yang mengambil peran membeli sayuran, lauk pauk, dan bahan pangan lainnya untuk dapat memastikan pangan keluarga terpenuhi. Hal ini menempatkan perempuan menjadi rentan terhadap penyebaran Covid-19 melalui interaksi sosial secara langsung," tuturnya via keterangan tertulis yang diterima Alinea.id di Jakarta, Minggu (29/3).

Penyebaran virus SARS-CoV-2, tambah dia, juga berdampak pada perekonomian rakyat kecil. Khususnya perempuan yang mayoritas bekerja di sektor informal. Mencapai 61,3%. Sesuai data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) 2018.

"Pekerjaan mereka, di antaranya usaha warung makan atau berjualan makanan ringan di sekolah. Dalam situasi yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak dan meminimalisasi interaksi fisik langsung, maka tentunya berdampak kepada penghasilan mereka," paparnya.

Hal ini, terang Dinda, tak sekadar dialami perempuan yang berada di Indonesia. Namun, buruh migran di luar negeri. Terdapat 44.465 jiwa. Sebagaimana data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 2019. Mayoritas di sektor informal.

Solidaritas Perempuan mencontohkan dengan Malaysia. Di sana menerapkan karantina wilayah (lockdown) hingga 14 April 2020. Para pelanggar terancam denda ataupun penjara.

Atas dasar itu, Solidaritas Perempuan mendesak pemerintah memastikan seluruh warganya tetap dapat hidup layak dan hak-hak dasarnya terpenuhi. "Di mana pun berada," kata dia.

Solidaritas Perempuan pun menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi). Isinya, menjalankan kewajiban konstitusionalnya dengan memprioritaskan kebijakan, keputusan, maupun langkah-langkah yang melindungi masyarakat.

Salah satunya, bersama DPR mengambil terobosan kebijakan yang cepat dan efektif untuk membantu kelompok rentan. "Khususnya perempuan, lansia, anak-anak, perempuan hamil dan menyusui, serta perempuan pekerja informal dan perempuan pekerja migran di luar negeri," bunyi poin pertama.

Kedua, menunda pembahasan dan pengesahan kebijakan di luar penanganan Covid-19. Maksudnya, memastikan kewajiban transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan tetap dijalankan dan tak dikesampingkan dalam situasi pembatasan fisik dan sosial.

Kemudian, penanganan pandemi Covid-19 dilakukan komprehensif dan berorientasi pemenuhan hak dasar masyarakat. Termasuk fasilitas layanan kesehatan fisik dan psikologis, stok dan harga pangan stabil, akses air dan sanitasi, perekonomi masyarakat menengah ke bawah tetap bergerak, serta memberikan bantuan sosial (bansos) yang dibutuhkan.

Keempat, berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam membangun jejaring pengaman berbasis komunitas. Terakhir, menghentikan segala bentuk penggusuran dan relokasi masyarakat untuk tujuan kepentingan
umum maupun investasi.

Solidaritas Perempuan juga menyampaikan beberapa tuntutan melalui surat kepada DPR. Sebab, dianggap memiliki peran penting dalam mendukung upaya nasional mengatasi pandemi Covid-19.

Beberapa desakan itu, seperti menunda pembahasan dan pengesahan kebijakan apa pun di luar penanganan pandemi Covid-19. Lalu, mengawasi kerja-kerja pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini secara intensif.