IDI: Sudah 132 dokter wafat akibat Covid-19

Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengumumkan, total ada 132 dokter wafat akibat Covid-19 hingga Jumat (9/10) hari ini. Data itu dikumpulkan dari 18 IDI wilayah dan 61 IDI cabang. Para dokter yang meninggal mencakup 69 dokter umum (empat di antaranya guru besar), 62 dokter spesialis (lima guru besar), dan dua dokter residen.

Provinsi dengan dokter meninggal terbanyak ada di Jawa Timur (Jatim), yakni 31 dokter. Disusul Sumatra Utara 22 dokter, DKI Jakarta 19 dokter, Jawa Barat 11 dokter, Jawa Tengah sembilan dokter, Sulawesi Selatan enam dokter, Bali lima dokter, Sumatra Selatan empat dokter, Kalimantan Selatan empat dokter, Riau empat dokter, dan Aceh empat dokter.

Lalu, Kalimantan Timur tiga dokter, Kepulauan Riau dua dokter, Yogyakarta dua dokter, Nusa Tenggara Barat dua dokter, Sulawesi Utara dua dokter, Banten satu dokter, dan Papua Barat satu dokter. 

Selama minggu pertama Oktober 2020, sudah ada lima dokter wafat. Ketua Tim Mitigasi PB IDI Adib Khumaidi mengatakan, peningkatan jumlah dokter yang wafat terjadi akibat lonjakan pasien OTG (orang tanpa gejala).

Di sisi lain, pengabaian protokol kesehatan di berbagai daerah dan dilepasnya status Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dan aksi unjuk rasa yang berpotensi mempercepat penularan Covid-19. 

Menurut dia, unjuk rasa mempertemukan ribuan, bahkan puluhan ribu orang yang sebagian besar tidak hanya mengabaikan jarak fisik namun juga tidak mengenakan masker. 

"Berbagai seruan nyanyian maupun teriakan dari peserta demonstrasi tersebu tentu mengeluarkan droplet dan aerosol yang berpotensi menularkan virus, terutama Covid," tutur Adib dalam keterangan tertulis, Jumat (9/10).

Penularan Covid-19 klaster demonstrasi semakin berbahaya karena kemungkinan pesertanya datang dari kota atau wilayah yang berbeda. "Bukan tugas kami sebagai tenaga kesehatan untuk menilai mengapa orang-orang tersebut terlibat dalam demonstrasi," ujar Adib.

Aksi unjuk rasa menolak pengesahan UU Cipta Kerja dinilai berisiko tinggi penularan Covid-19 dan dikhawatirkan ada lonjakan pasien dalam kurun 1-2 minggu mendatang. 

Sementara itu, Ketua Tim Pedoman & Protokol dari Tim Mitigasi PB IDI, Eka Ginanjar mengingatkan, saat ini masih belum ada vaksin yang lebih baik daripada mematuhi protokol kesehatan. 

"Terutama, saat ini yang paling diwaspadai adalah OTG yang bisa saja merasa sehat dan terus beraktifitas dengan mengabaikan protokol kesehatan," ucapnya.

Seperti yang telah diketahui, Omnibus Law RUU Cipta Kerja menuai kontroversi karena tetapi disahkan, meski berbagai elemen masyarakat menolak. Berdasarkan kajian Komnas HAM, terdapat beberapa alasan RUU Ciptaker layak disetop.