Implementasi mitigasi bencana tak seindah idealnya

Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bogor sejak Minggu malam, membuat ketinggian air di Bendung Katulampa meningkat menjadi siaga I. Hingga pukul 09.30 WIB, hari ini, tinggi muka air di Katulampa sudah lebih dari 2 meter. Peneliti Badan Metereologi, Klimatogi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi kondisi tersebut bakal memicu banjir kiriman ke Ibu Kota dalam beberapa jam ke depan.

“Ini menjadi warning dalam 6-10 jam derasnya debit air sungai bisa masuk ke Jakarta,” ujar peneliti cuaca dan iklim BMKG, Siswanto saat berbincang dengan Alinea, Senin (5/2).

Tingginya intensitas hujan juga menyebabkan bencana tanah longsor di kawasan puncak, Bogor. Berdasarkan data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ada 4 titik longsor yaitu di sekitar Masjid At Taawun, Widuri, Grand Hill, dan Riung Gunung. Longsor menutup jalan dan terdapat beberapa tiang listrik roboh serta pohon tumbang.

Bahkan, untuk sementara jalur jalan dari Jakarta menuju Puncak, Bogor ditutup total karena jalan tertimbun longsor. Mulai pukul 09.15 WIB, jalur Puncak ditutup mulai Polingga dan jalur dari Jakarta menuju Puncak dialihkan lewat Sukabumi. Sedangkan dari Cianjur menuju Jakarta dialihkan lewat Jonggol.

Siswanto memaparkan, tingginya intensitas hujan dipicu adanya pertemuan angin monsoon Asia dan Australia. BMKG memprediksi hujan deras masih akan mengguyur wilayah terdampak angin monsoon hingga tiga hari ke depan.

“Ini puncak musim penghujan. Pada hari-hari ini terjadi konvergensi pertemuan angin dari Asia dan Australia. Itu memanjang dari Lampung hingga Jawa bagian tengah,” sambungnya.

Bencana hidrometereologi intai Indonesia

Selama 2017, BNPB mencatat 2.341 kejadian bencana. Dari jumlah tersebut, sekitar 99% persen adalah bencana hidrometeorologi atau bencana yang dipengaruhi oleh cuaca dan aliran permukaan seperti banjir dan tanah longsor.

Kapusdatin BNPB Sutopo Purwo Nugroho memaparkan, bencana longsor adalah bencana yang paling mematikan. Meski seringkali skala longsornya kecil, namun bisa menyebabkan satu keluarga meninggal dunia. Hal ini disebabkan jutaan masyarakat tinggal di daerah-daerah rawan longsor sedang hingga tinggi dengan kemampuan mitigasi yang belum memadai.

“Implementasi penataan ruang harus benar-benar ditegakkan untuk mencegah daerah-daerah rawan longsor berkembang menjadi permukiman,” terang Sutopo.

Sementara pakar perencanaan wilayah dan kota dari Universitas Negeri Solo (UNS) Soedwiwahjono menyesalkan minimnya implementasi UU Nomor 26 tahun 2017 tentang Penataan Ruang. Akibatnya, kajian detail terkait daerah rawan bencana seringkali tak diperhatikan.

“Rencana penataan wilayah harus ditindak lanjuti detail tata ruang. Implementasi tidak seindah idealnya, untuk bisa memperhatikan mitigasi bencana, substansi pendukungnya belum ada,” jelas Soedwiwahjono kepada Alinea.

Ia pun menyontohkan kajian yang memaparkan klasifikasi kerawasan bencana pada penataan ruang, selama ini cenderung terabaikan.

“UU ada, pedoman ada, standar ada, yang belum implementasi,” tegasnya.