Inilah alasan dan strategi pemerintah kurangi lulusan SMK menganggur

baru-baru ini Badan Pusat Statisk (BPS) merilis data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk lulusan SMK masih mendominasi

Inilah alasan dan strategi pemerintah kurangi lulusan SMK menganggur
Forum Merdeka Barat dengan tema 'Pengurangan Pengangguran' di Bappenas, Kamis (8/11)./Cantika Adinda Putri Noveria

Penyebab utama pengangguran banyak didominasi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), karena lulusannya tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan di pasar kerja. 

Seperti diketahui, baru-baru ini Badan Pusat Statisk (BPS) merilis data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk lulusan SMK masih mendominasi di antara tingkat pendidikan lain. Lulusan SMK yang menganggur mencapai 11,24%. 

Padahal berdasarkan Inpres No.9 tahun 2016 pada akhir tahun, Presiden Joko Widodo menginstruksikan unuk merevitalisasi SMK. Jumlah SMK di Indonesia sebanyak14.000 sekolah, dimana SMK Negeri 3.500 sekolah dan sisanya swasta. Pemerintah sendiri telah memiliki kebijakan pemerintah untuk membuat rasio SMK-SMA 60:40. 

"Mereka yang belum masuk dunia kerja dari SMK adalah lulusan yang belum dapat sentuhan revitalisasi." jelas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada Forum Merdeka Barat dengan tema 'Pengurangan Pengangguran' di Bappenas, Kamis (8/11). Kendala lainnya perihal ketersedian tenaga pendidik ahli. 

Untuk diketahui, ada tiga tipe guru di SMK, yakni guru adaptif, normatif, dan produktif. Guru adaptif merupakan guru yang mengajar mata pelajaran murni seperti matematika, kimia, fisika, bahasa Inggris, dan sebagainya. 

Sementara untuk guru normatif merupakan guru yang mengajar keagaaman dan Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila. Guru Produktif sendiri merupakan guru yang khusus mengajarkan dibidang keahlian. 

 "Guru produktif di SMK 37%, sisanya adaptif dan normatif. Ada bahkan SMK yang gurunya itu lebih banyak guru agama dibanding guru keahliannya," kelakar Muhadjir. 

Setidaknya diperlukan 91.000 tenaga guru ahli mengajar di SMK. Namun, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) tidak bisa mencetak guru untuk SMK tersebut. 

Kendala lain yang dihadapi lulusan SMK tidak mendapat pekerjaan adalah, karena jumlah SMK dengan jumlah dunia industri usaha sangat tidak berimbang. 

Kondisi ketenagakerjaan menunjukkan kendala terbesar yang dihadapi Indonesia bersumber dari terbatasnya keahlian (skill) angkatan kerja dan ketidakcocokan (mismatch) antara kebutuhan dengan ketersediaan tenaga kerja. 

Peningkatan kualitas dan keahlian angkatan kerja masih menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.

"SMK ini masuk ke dunia industri Indonesia sulit, karena dunia industri dan usaha banyak menganggap anak magang itu merepotkan, karena bukan tenaga kerja," jelasnya. 

Itulah sebabnya perlu timbal balik kepada dunia usaha. Misalnya saja seperti restitusi pajak atau fasilitas tertentu, sehingga dunia usaha mau menerima anak magang dari SMK untuk masuk ke dunia perindustrian. 

"Perlu ada penghubung industri dan usaha dengan sekolah. Jadi mereka tidak hanya praktek tapi memproduce produk sesuai standar industri partner yang bisa dipasarkan," imbuhnya. 

Strategi Pemerintah untuk pengurangan pengangguran lulusan SMK 

Pada kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pemerintah telah menetapkan empat strategi untuk mengurangi pengangguran lulusan SMK. 

Diantaranya, peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dengan pengembangan bidang keahlian SMK, penyelarasan kurikulum SMK dengan kebutuhan industri, pemagangan siswa dan guru di industri, penugasan instruktur ke SMK. 

Juga, penguatan penyelenggaran pendidikan dan pelatihan vokasi dengan peningkatan kompetensi guru dan pendidik vokasi, peningkatan penguasaan bahasa asing, dan peningkatan pendidikan karakter (soft skill siswa SMK). 

Serta peningkatan prasaran dan sara SMK, pengendalian ijin pembangunan SMK yang tidak memenuhi standar mutu dan dibidang keahlian baru yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri yang tidak memenuhi standar mutu dan bidang keahlian baru yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. 

"Pengembangan kebijakan pengelolaan keuangan untuk SMK dalam pengembangan unit produksi dan teaching factory. Peningkatan sertifikasi lulusan SMK melalui penguatan lembaga sertifikasi kompetensi dan Sinkronisasi sistem sertifikasi di sektor pendidikan dengan di sektor ketenagakerjaan. Serta penguatan pendidikan kewirausahaan di SMK dengan Pengenalan kurikulum kewirausahaan dan kerja praktik kewirausahaan," terang dia.

Bambang mengklaim, dalam rentang 2015-2018, Pemerintah telah berhasil menciptakan 9,38 juta lapangan kerja. Secara absolut, jumlah pengangguran juga turun sebesar 40 ribu orang, sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) telah berhasil diturunkan menjadi 5,34% pada tahun ini. 

“Jumlah lapangan kerja Indonesia pada 2018 telah melampaui target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yaitu meningkat 2,99 juta dibandingkan 2017," jelas Bambang. 

Jika pertumbuhan ekonomi mencapai target RKP 2019 sebesar 5,2%-5,6%, TPT dapat diturunkan menjadi 4,8% - 5,2% pada 2019. Penurunan ini dapat dicapai dengan penciptaan kesempatan kerja sebanyak 2,6-2,9 juta orang dan lapangan kerja formal di sektor bernilai tinggi dapat menyerap angkatan kerja berpendidikan SMA ke atas
 


Berita Terkait