Jalan mulus Listyo Sigit: Dipuji di luar, solid di dalam

Achmad Dimyati Natakusumah memuji sosok Komjen Listyo Sigit Prabowo setinggi langit. Menurut anggota Komisi III DPR ini, Listyo yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri rekam jejaknya tidak perlu diragukan. Jenderal bintang tiga itu juga sosok yang cerdas.

Salah satu kecerdasan Listyo, kata politikus PKS itu, adalah memboyong dua polisi wanita berhijab saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Cara itu telah membuat wakil rakyat dari Komisi Hukum terpaut.

"Saya senang. Ini tanda-tanda Bapak cerdas. Kami sudah terpesona," ujar Dimyati.

Hari itu, Rabu, 20 Januari 2021, Listyo "banjir" pujian. Uji kelayakan dan kepatutan yang biasanya menguliti visi-misi calon berubah jadi sanjungan. Mengusung visi transformasi kepolisian menuju Polri Presisi, yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, Listyo membuat kaget DPR.

Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir mengakui makalah Listyo diluar prediksi Komisi Hukum. Dari semula diragukan masyarakat, kata politikus Golkar itu, Listyo diyakini sosok yang tepat untuk menggantikan Kapolri Jenderal Idham Azis yang bakal pensiun pada 30 Januari 2021.

"Tinggal kita melihat nanti bagaimana beliau mengimplementasikan makalah itu. Tugas kita bersama-bersama mengawasi. Karena targetnya selama 2021 menjadikan polisi institusi yang bukan hanya modern, tetapi institusi yang unggul," ujar Adies Kadir kepada Alinea.id usai sesi fit and proper test.

Polri Presisi

Listyo meneguhkan tekadnya untuk mentransformasi Polri pada tataran organisasi, operasional, pelayanan publik, dan pengawasan. Polisi prediktif berarti kepolisian bertransformasi menjadi aparat yang berorientasi pencegahan atau prediksi situasi dan kondisi. Potensi gangguan keamanan dan ketertiban dianalisis dengan memanfaatkan data dan informasi yang didukung kemajuan teknologi.

Responsibilitas bermakna sebagai rasa tanggung jawab dan responsif dalam bertugas, yakni menjamin keamanan masyarakat. Sedangkan transparansi berkeadilan berarti polisi merealisasikan prinsip dan cara berpikir yang terbuka, akuntabel, dan humanis untuk menjamin rasa keadilan masyarakat.

Dalam makalah setebal 120 halaman itu, Listyo merinci tahapan transformasi Polri menuju organisasi yang unggul rentang tahun 2021-2025. Tidak hanya menjabarkan peta jalan transformasi lewat matriks yang rinci, ia juga menguraikan detail pendanaannya. Plus dilengkapi 16 program prioritas.

Dalam program prioritas, Listyo tidak hanya berfokus pada transformasi kelembagaan, penegakan hukum, dan pemeliharaan kamtibmas, tapi juga membantu pemerintah dalam penanganan Covid 19, pemulihan ekonomi, dan jaminan keamanan program prioritas nasional. Ia juga menekankan penanganan konflik sosial, pelayanan dan komunikasi publik serta pengawasan oleh masyarakat.

Listyo menjelaskan, visi-misi dan program itu dibuat setelah mendengar masukan dan saran dari masyarakat, termasuk para eks kapolri. Setelah Presiden Joko Widodo memilih nama Listyo sebagai calon kapolri, suami Juliati Sapta Dewi Magdalena itu menemui para mantan Kapolri.

Listyo antara lain menemui Jenderal (Purn) Sutarman, Jenderal (Purn) Timur Pradopo, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, Jenderal (Purn) Roesman Hadi, dan Jenderal (Purn) Roesdihardjo. "Sebagai anak dan bapak, Pak Sigit meminta dukungan dan wejangan sekaligus silaturahmi kepada mantan Kapolri," Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan, Minggu (17/1).

Terkait pendekatan restoratif dan Polri yang humanis, Listyo menegaskan bahwa fungsi penegakan hukum Polri tidak semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, tetapi juga keadilan, dan kemanfaatan hukum. Bagi dia, tak boleh lagi ada hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Untuk mewujudkan kedekatan polisi dengan masyarakat, ia bakal menempatkan kepolisian sektor (polsek) di setiap kecamatan sebagai pusat resolusi masyarakat. Polsek tidak menangani penyidikan, tetapi lebih mengedepankan pencarian solusi dan keadilan restoratif.

"Bagaimana fungsi polsek bisa jadi basis resolusi ke depan akan segera kami lakukan, serta beberapa kegiatan lain, termasuk bagaimana mengubah postur pelayanan. Transparansi segera kami lakukan," ucap Listyo. Listyo mengaku sudah menyiapkan program 100 hari kerja sejak dilantik jadi kapolri.

Kedekatan dan independensi

Setelah menjalani fit and proper test 3,5 jam, sembilan fraksi di Komisi III sepakat bulat menyetujui Listyo sebagai Kapolri. Lewat rapat paripurna, Kamis (21/1), DPR juga mengamini hasil Komisi Hukum. Presiden Jokowi dipastikan bakal melantik Listyo sebelum Idham Azis pensiun.

Mulusnya jalan Listyo menuju Bhayangkara-1 sudah diprediksi jauh-jauh hari. Salah satu faktor penentu adalah "kedekatan" Listyo dengan Presiden Jokowi. Ketika Jokowi memimpin Kota Solo, Listyo menjabat Kapolresta. Ketika terpilih jadi Presiden pada 2014, Listyo jadi ajudan Jokowi.

Kedekatan Listyo dengan Presiden Jokowi ini kemudian memunculkan sebutan "Geng Solo". Akan tetapi, buat politikus Adies Kadir, kedekatan itu lumrah saja. Kadir meyakini, Listyo akan bekerja profesional. Menurut dia, faktor kedekatan itu tidak menjadikan Polri kehilangan independensi.

"Saya yakin pemerintah, baik Presiden maupun Kapolri, dapat menempatkan diri dengan baik. Saya yakin mereka bekerja dengan baik dan profesional," ujar Adies Kadir.

Bagi Arsul Sani, wajar saja Jokowi menunjuk Listyo sebagai kapolri. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP itu yakin Polri tidak kehilangan independensinya dalam penegakan hukum karena tekanan Istana.

"Semua pejabat yang, apalagi masuk dalam jajaran kabinet, itu kan harus dekat dengan Presiden. Harus mendapatkan kepercayaan. Jadi, kalau kedekatan itu dipersolakan, ya malah aneh. Memang harus dekat," kata Arsul kepada Alinea.id di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1).

Menurut dia, tantangan Polri ke depan di bawah komando Listyo Sigit ialah mewujudkan konsep Presisi. Konsep Polri Presisi, kata Arsul, merupakan perombakan besar-besaran wajah Polri. Tantangan lain adalah bagaimana merubah kultur Polri agar mampu melaksanakan visi-misi.

Arsul tidak meragukan kemampuan Listyo. Ia lantas membeberkan sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik, seperti korupsi di PT ASABRI (Persero), penangkapan buron Djoko Tjandra, kebakaran gedung Kejaksaan Agung, dan penembakan enam laskar jihad Front Pembela Islam telah ditangani dengan baik oleh Listyo. "Komitmennya bisa (melaksanakan visi-misi)," kata Arsul.

Solid di dalam

Ada hal tak biasa saat Listyo hendak dan saat menjalani fit and proper test yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Herman Hery. Secara khusus, Kapolri Jenderal Idham Azis mengantar Listyo hingga masuk ke ruang Komisi III DPR. "Untuk memberi gambaran bahwa institusi Polri regenerasinya berjalan baik dan mulus," ujar Idham Azis sembari keluar ruangan.

Bukan hanya itu. Listyo juga memboyong rombongan pendukung lintas angkatan dan satuan untuk memamerkan institusi Polri solid. Antara lain Wakil Kapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Agus Andrianto, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Arief Sulistyanto, Kapolda Aceh Irjen Wahyu Widada, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Panca Putra, dan perwira tinggi polisi wanita Brigadir Jenderal Ida Oetari.

"Yang hadir mendampingi kami ini susunannya urutan senior, tahun 1987, 1988, 1989, 1990, dan 1991, serta adik-adik kami. Mohon izin kami laporkan, saat ini Polri solid Pak," kata Listyo.

Isu rivalitas angkatan biasa mengiringi pergantian pucuk pimpinan Polri. Dari lima kandidat yang diusulkan Kompolnas ke Jokowi, Listyo paling muda: angkatan 1991. Sementara empat lainnya lebih senior. Mereka adalah Arief Sulistyanto (1987), Gatot Eddy Pramono (1988), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Boy Rafly Amar (1988), dan Agus Andrianto (1989).

Menurut pengamat intelijen Stanislaus Riyanta, penunjukan Listyo sebagai Kapolri menghadirkan dinamika di internal Polri lantaran masih banyak senior di atasnya. Listyo ditantang untuk menyatukan faksi-faksi dan memastikan roda Polri terus berjalan sebagai alat keamanan negara.

"Dia harus mampu menjawab itu. Tetapi, Polri ini, apa pun isinya mereka tetap kompak. Siapa pun yang jadi kapolri, pasti ditaati oleh semua anggota. Tidak pernah ada istilah pembangkangan. Ini jadi tantangan bagi Pak Listyo Sigit untuk mengakomodir, untuk tetap menghargai para senior dan agar gerbong Polri tetap bergerak," jelas Stanislaus kepada Alinea.id, Kamis (21/1).

Tantangan tak mudah

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengatakan, Kompolnas sudah memberikan catatan dan masukan kepada Jokowi terkait rekam jejak Listyo dan calon lainnya. Hasil uji kelayakan, kata dia, menunjukkan bahwa Listyo merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Korps Bhayangkara.

"Kami optimistis Pak Listyo Sigit dapat melaksanakan tugasnya dengan baik meskipun tantangan Polri ke depan tidak mudah," ujar Poengky kepada Alinea.id melalui pesan WhatsApp, Kamis (21/1).

Menurut dia, tantangan Polri ke depan ialah memelihara kamtibas di tengah pandemi Covid-19. Selain fokus menegakkan hukum terhadap kejahatan konvensional dan transnasional (narkoba dan terorisme), Polri juga harus menangani kejahatan siber dan menguatnya intoleransi dan kelompok radikal. Semua langkah itu harus bernuansa melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat.

Di internal, jelas Poengky, Listyo harus melanjutkan reformasi kultural Polri. Masyarakat masih melihat ada anggota Polri yang melakukan kekerasan berlebihan, arogan, dan bergaya hidup mewah. "Ini harus dikoreksi. Profesionalitas anggota juga harus ditingkatkan, terutama dengan memberikan perhatian yang lebih kepada anggota-anggota yang bertugas di wilayah Indonesia Timur," jelas dia.

Tantangan lain, tambah Stanislaus Riyanta, adalah pembenahan struktur Polri yang ditandai surplus pejabat menengah (pamen) dan pejabat tinggi (pati). Ia menyarankan perlu ada pemekaran kepolisian daerah. "Banyak kesempatan untuk mengembangkan itu, sehingga tidak banyak di level tertentu yang antre. Di level kombes banyak antre menuju jenderal," kata Stanislaus.

Menurut catatan Polri, saat ini ada surplus kombes 288 dan perwira tinggi 213 orang. Kombes adalah mereka yang menyandang tiga melati di pundak. Sedangkan perwira tinggi mencakup pangkat dari brigjen, irjen, komjen hingga jenderal. Di sisi lain, dari total 416.414 jumlah polisi ada kekurangan di golongan tamtama hingga ajun komisaris besar polisi sebanyak 255.990 personel.

Menurut Stanislaus, Listyo juga harus berhadapan dengan kelompok-kelompok terorisme yang menganggap polisi sebagai musuh atau thogut. Pengalaman Listyo sebagai Kapolda Banten, kata Stanislaus, seharusnya menjadi bekal yang cukup untuk menangani kelompok yang berbeda.

"Ketika beliau nanti jadi kapolri yang berasal dari Kristen, ini akan menjadi semakin menyempurnakan stigma thogut dari kelompok radikal itu. Waktu Kapolrinya dari muslim saja dimusuihi, apalagi ini yang nonmuslim," jelas Stanislaus.