Kata pakar hukum soal pemeriksaan kedua Johnny Plate hari ini

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, dijadwalkan kembali diperiksan Kejaksaa Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1-5 oleh BAKTI Kominfo 2020-2022. Pemeriksaan akan dilakukan pada Rabu (15/3).

Itu akan menjadi pemeriksaan Johnny Plate yang kedua. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem ini diperiksa Kejagung selama 10 jam dan dicecar 51 pertanyaan pada 14 Februari 2023.

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI), Chudry Sitompul, berpendapat, pemanggilan Johnny Plate tersebut untuk memperkuat atau melengkapi pemeriksaan sebelumnya. Statusnya berpeluang dinaikkan menjadi tersangka jika menjalani pemeriksaan yang ketiga.

"Kalau dua kali [diperiksa], mungkin saja melengkapi pemeriksaan pertama karena belum lengkap atau jelas. Tapi, jika sudah ketiga kali berarti sudah serius. Artinya, bisa ditingkatkan ke level lebih tinggi, kemungkinan bisa jadi tersangka," tuturnya saat dihubungi Alinea.id, Selasa (14/3).

Chudry melanjutkan, mengetahui kasus pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya oleh BAKTI Kominfo melalui media. Perkara ini diusut Kejagung lantaran pengerjaannya tidak sesuai kontrak kerja.

"Kalau memang itu asumsinya (berita di media, red) benar karena jumlahnya tidak sama, kualitas tidak sama, tidak sesuai dengan spesifikasi, itu sih sudah korupsi," ucapnya.

"Cuma siapa yang menjadi tersangkanya, apakah kontraktor, swasta, pejabat-pejabat langsung yang tanda tangan kontrak atau sampai ke level di atasnya? Itu, kan, tergantung pada bukti," imbuhnya. 

Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan; Direktur Keuangan PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali; Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latief; Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak S; serta Tenaga Ahli Human Development (HuDev) UI 2020, Yohan Suryanto.