sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kata pemerintah bila pasal penghinaan presiden dihapus

Presiden merupakan personifikasi negara, harus diatur secara khusus.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Senin, 14 Jun 2021 13:53 WIB
Kata pemerintah bila pasal penghinaan presiden dihapus

Pemerintah merespons kritik pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan ada kekeliruan kritik yang menyebut pasal itu dihidupkan lagi setelah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, pasal penghinaan presiden yang dimatikan MK adalah delik biasa. Sementara dalam RUU KUHP delik aduan. Edward turut merespon adanya pendapat bahwa pasal itu tidak perlu ada dan cukup masuk dalam ketentuan pencemaran nama baik sebagaimana Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP.

"Saya mengatakan begini, kalau pasal penghinaan terhadap presiden dihapus dan dimasukkan saja ke dalam pasal penghinaan secara umum, maka hapuskan saja pasal-pasal tentang makar. Toh makar itu pembunuhan terhadap presiden dan wakil presiden. Mengapa kita tidak hapus saja dan masukkan ke dalam pasal pembunuhan biasa, toh ada juga dalam KUHP," kata dia dalam diskusi di Jakarta, Senin (14/6).

"Inilah yang ingin saya katakan bahwa presiden itu adalah simbol negara. Presiden itu adalah personifikasi dari suatu negara. Masuk dalam suatu lambang kehormatan sehingga itu harus diatur secara khusus," tambahnya.

Edward menjelaskan, materi muatan KUHP di seluruh negara hampir sama kecuali tiga hal. Pertama, soal delik politik yang berlaku di Perancis, tapi tidak ada di Indonesia. Kedua, kejahatan kesusilaan yang di dalam KUHP Cina tidak tertuang. Terkahir, pasal yang terkait penghinaan atau pencemaran nama baik.

"Jadi kalau berbicara mengenai penghinaan terhadap presiden, enggak bisa kalau kemudian mengatakan di Amerika begini, di Perancis begini, enggak. Kita sedang membuat KUHP Indonesia yang multi-culture, multi-religi, multi-etnis, bukan KUHP Perancis, KUHP Amerika dan lain sebagainya, sehingga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia," jelasnya.

Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik draf RUU KUHP yang mengatur hukuman bagi penghina presiden dan anggota DPR. Kata Wakil Koordinator Kontras, Rivanlee Anandar, rencana itu memperparah kondisi kebebasan sipil usai sebelumnya terbit Surat Telegram Kapolri soal pasal penghinaan pejabat negara/penguasa yang masih eksis

"Dengan ditambah isi dari RUU KUHP ini, situasinya semakin kelihatan bahwa baik eksekutif maupun legislatif bersekongkol untuk membungkam suara publik," kata Rivanlee ketika dihubungi.

Sponsored

Dalam draf RKUHP yang beredar disebutkan setiap orang yang menghina presiden/wakil presiden lewat media sosial diancam dengan hukuman maksimal 4,5 tahun penjara. Selain itu, orang yang menghina lembaga negara, seperti DPR, bisa dihukum penjara maksimal dua tahun.

Berita Lainnya
×
tekid