Anggaran proyek untuk sementara dialihkan untuk kesehatan

Pemerintah memutuskan mengalihkan anggaran pembangunan proyek ke program kesehatan rakyat. Hal tersebut, tidak lepas terus bertambahnya pasien positif corona. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD ,menyatakan, salah satu keputusan rapat kabinet hari ini adalah mengubah fokus alokasi dana. 

Dia mengungkapkan, ini tidak lepas dari pandemi coronavirus jenis baru atau Covid-19.
Rapat kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta sejumlah menteri kabinet, melalui video teleconference, Senin (16/3) pagi, pemerintah sepakat melakukan refocusing dan realokasi dana untuk rakyat.

“Artinya, dana untuk pembangunan atau proyek-proyek, supaya dialihkan dulu untuk kesehatan rakyat,” kata Mahfud seperti dikutip dari akun instagram resmi Polhukam RI, Jakarta, Senin (16/3).

Pada hari yang sama, Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh mengambil kebijakan kuncitara atau lockdown. Sebab, kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Perlu saya tegaskan. Kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat,” tegas Jokowi, dalam jumpa pers yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Semua kebijakan, baik kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah. Menurut, mantan Gubernur DKI itu, harus ditelaah secara mendalam. Hal itu, tidak lain agar seluruhnya efektif menyelesaikan masalah serta tidak semakin memperburuk keadaan. ”Kebijakan ini tidak boleh diambil pemerintah daerah. Sampai saat ini, kami tidak berpikiran ke arah kebijakan lockdown,” kata dia.

Seperti diketahui, per Senin (16/3) kasus positif Covid-19 di Indonesia menjadi 134. Penambahannya satu Jabar, satu Banten, satu Jateng, dan 14 DKI Jakarta. Dari 134 pasien, lima dinyatakan meninggal dunia dan sembilan lainnya berhasil melawan virus tersebut sehingga dinyatakan sembuh.