Kebijakan pemerintah dinilai memfasilitasi Covid-19 kian merajalela

Pemerintah dinilai gelagapan menghadapi penyebaran virus SARS-CoV-2. Guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra menyatakan, pemerintah pusat terlambat dalam penanganan coronavirus baru atau Covid-19.

Padahal, sudah cukup jelas indikasi masuknya Covid-19 di Indonesia terpantau sejak Januari 2020. Sayangnya, kata dia, Wakil Presiden hingga jajaran menteri Joko Widodo malah sibuk mengolok-olok virus tersebut,

Kegagapan pemerintah dalam penanganan Covid-19 masih berlanjut. Bahkan, kata Azyumardi, berujung pada keadaan seolah tiada pandemi coronavirus lantaran jalan raya, bandara, hingga pasar tradional masih sesak manusia. 

"Tak ayal, jumlah positif Covid-19 sejalan dengan peningkatan rasio tes Covid-19," kata Azyumardi dalam diskusi virtual, Selasa (18/5).

Dia menyesalkan buruknya koordinasi, inkonsistensi kebijakan hingga rivalitas pencitraan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

"Ini terjadi kekacauan. Pemerintah morat-marit menghadapi Covid-19. Tiada koordinasi, sesama menteri terjadi perbedaan. Yang terjadi bukan hanya di tataran pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Persaingan pencitraan Jokowi didukung Luhut (binsar Pandjaitan) lawan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan," urai Azyumardi.

Hal tersebut diperparah dengan gejala lama terkait demokrasi Indonesia yang cacat. Misalnya, mengkritik bisa terancam pidana, kewenangan lembaga legislatif dan yudikatif dihapus dengan Undang-Undang Penanganan Covid-19.

Di tengah pandemi Covid-19, kata dia, presiden Jokowi bisa seenaknya mengucurkan anggaran tanpa persetujuan DPR. Bahkan, menaikkan iuran BPJS Kesehatan meski telah ada keputusan Mahkamah Agung (MA).

Menurut Azyumardi, kebijakan politik pemerintah secara langsung atau tidak langsung telah memfasilitasi merajalelanya wabah Covid-19. Pasalnya, kebijakan inkonsisten dan membingungkan hingga menimbulkan masalah kompleks. Bahkan, menurut dia, ini menyebabkan banyaknya korban jiwa berjatuhan.

"Kita melihat bahwa perkembangan politik ini menyebabkan lumpuhnya civil society. Dengan partai politik mengiyakan kebijakan presiden. Civil society, lebih ke arah mengumpulkan dana untuk korban terdampak, hingga masalah alat pelindung diri (APD) tenaga medis yang memang tidak mampu dipenuhi pemerintah," ucapnya.