Kejagung didesak periksa Airlangga Hartarto terkait kasus CPO

Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) mendesak Kejaksaan Agung untuk memeriksa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait kelangkaan minyak goreng, termasuk kasus korupsi perizinan crude palm oil  (CPO).

Selain itu, Formasi juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Airlangga lantaran telah gagal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat negara.

Desakan itu disampaikan Formasi saat menggelar aksi di di Patung Arjuna Wijaya (Patung Kuda) di persimpangan jalan Merdeka dan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (27/5).

"Kami telah melakukan penelusuran dan penelitian secara komprehensif terhadap sejumlah dosa besar yang diduga dilakukan Airlangga Hartarto. Sejak dia menjabat sebagai anggota DPR RI, Menteri Perindustrian hingga Menko Perekonomian," kata kordinator aksi Formasi, Muhammad Rizqi Azqiyya dalam keterangan pers, Jumat (27/5).

Menurut Rizqi, terdapat sejumlah dosa Airlangga selama ini, baik selama menjabat sebagai Menteri Perindustrian maupun Menko Perekonomian. Ketua Umum Partai Golkar itu diduga terlibat sebagai dalang kelangkaan minyak goreng sebagai imbas dari pengelolaan yang buruk antara ekspor produksi CPO dan biodiesel yang menyebabkan kelangkaan bahan baku minyak goreng.

Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat penyaluran yang tidak tepat sasaran dalam pelaksanaan Kartu Prakerja yang dikomandoi Menko Perekonomian sebesar Rp289 miliar.

Kemudian, dugaan penyelewengan dana nonbudgeter di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang tidak jelas pertanggungjawabannya. "Kinerja buruk Airlangga ini jelas sangat mencoreng citra baik kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf," ujar Rizqi.

Rizqi menambahkan, dari sejumlah kasus itu, aparatur penegak hukum belum pernah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Airlangga Hartarto untuk ditelusuri kebenarannya. 

"Jangan sampai terlambat dan jangan sampai kesengsaraan rakyat akibat kenaikan dan kelangkaan minyak goreng ini terlalu lama terjadi. Kami khawatir rakyat akan berujung kekecewaan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf," pungkas dia.