Kelompok mahasiswa minta Wiranto dibebastugaskan

Kelompok mahasiswa yang menamakan diri mereka Border Rakyat (Borak) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebastugaskan Wiranto dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Perwakilan Borak, Delpedro Marhaen mengatakan, sebagai Menko Polhukam, Wiranto gagal dalam menangani berbagai aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sipil sejak Mei lalu.  

Tak hanya itu, Wiranto juga dinilai lalai dalam mengantisipasi konflik dan gejolak masyarakat di Papua dan Papua Barat yang dipicu kasus-kasus diskriminasi dan rasialis terhadap orang asli Papua di berbagai kota di Jawa. 

"Peristiwa Papua dan Papua Barat adalah bukti nyata juga, ketika kerusuhan semakin memanas, peristiwa-peristiwa berdarah semakin terjadi di Papua, adalah bentuk kegagalan Wiranto juga sebagai Menko Polhukam," kata Delpedro dalam jumpa pers di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Minggu (13/10).

Hingga kini, tercatat ada lima orang meninggal dalam aksi unjuk rasa menolak rencana pemerintah mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) kontroversial pada periode 23-30 September. Sebelumnya, dalam aksi unjuk rasa berbalut kerusuhan pada 21-22 Mei, tercatat ada 9 orang tewas. 

"Adalah dalam setiap aksi, baik aksi 21-22 Mei, (aksi unjuk rasa bertema) Reformasi Dikorupsi, Papua dan Papua Barat, Menko Polhukam telah gagal dalam melakukan tugasnya," sambung dia.

Tak hanya itu, Borak juga meminta Wiranto dicopot karena kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang membuat gaduh. Salah satunya ialah ketika menyebut pengungsi akibat gempa Maluku, Ambon, bakal membebani keuangan pemerintah. 

Wiranto, lanjut Delpedro, juga sempat menyebut kebakaran hutan di berbagai wilayah biasa saja dan hanya dibesar-dibesarkan oleh media. "Kan pernyataan-pernyataan ini semakin memperkeruh keadaan," imbuh Delpedro.

Delpedro mengatakan, Borak tidak hanya meminta Wiranto diistirahatkan pada periode ini saja, tapi juga tidak dilibatkan dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf. 

"Kami juga meminta untuk adili pelanggaran HAM dan menolaknya (Wiranto) untuk berada di lingkaran kekuasaan selanjutnya," kata dia.